Analisis Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP)

WELLY A. RIDUAN, Eny Sulistyaningrum, S.E., M.A., Ph.D.

2019 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Pada tahun 2014-2018, Pemerintah Kota Pangkalpinang berindikasi terdapat permasalahan dilihat dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup tinggi. SiLPA disebabkan oleh 2 faktor, yaitu disebabkan karena keberhasilan pemerintah dalam melampaui target pendapatan daerah dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien yang menyebabkan sisa belanja daerah. Metode yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian adalah analisis kondisi laporan keuangan daerah dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam merumuskan upaya-upaya yang dapat meminimalisir SiLPA. Hasil penelitian menunjukkan kondisi laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang terbaik pada tahun 2017 dan penyebab SiLPA pada tahun 2014-2018 adalah sisa belanja daerah dari rendahnya realisasi anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun upaya yang diperkirakan dapat efektif dalam meminimalisir SiLPA adalah dengan membangun sistem teknologi yang terintegrasi antara perencanaan, monitoring dan evaluasi pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

In 2014-2018, Pangkalpinang City Government was indicated as having problems seen from the unused funds (SiLPA) was high enough. SiLPA is caused by 2 factors, namely due to the success of the government in exceeding regional revenue targets and the inability of local governments to plan and implement budgets effectively and efficiently which causes the remaining regional expenditure. The method used to describe the results of the research is the analysis of the condition of regional financial reports and the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to formulate efforts that can minimize SiLPA. The results show, the best financial condition of the Pangkalpinang City Government in 2017. Meanwhile, the cause of SiLPA in 2014-2018 was the remaining regional expenditure from budget realization at some Local Government Work Unit (OPD). The efforts expected to be effective in minimizing SiLPA are building a technology system integrated among planning, monitoring and evaluating in the Pangkalpinang City Government.

Kata Kunci : SiLPA, APBD, serapan anggaran, AHP, budget absorption