ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMEKARAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008-2018

SANTI RAHMAWATI, Eny Sulistyaningrum, M.A., Ph.D

2019 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Pemekaran desa merupakan salah satu bentuk penataan desa sebagai upaya percepatan dan pemerataan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat itu sendiri dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Di Provinsi Kalimantan Barat, pemekaran desa tidak hanya diinisasi oleh pemerintah kabupaten yang merupakan daerah otonomi baru, namun juga daerah otonomi lama dengan tujuan percepatan pembangunan. Seharusnya daerah otonomi baru sebagai daerah yang berusaha mempercepat pembangunan lebih gencar mengusulkan pemekaran desa. Oleh karena itu, pemekaran desa tidak selalu dikarenakan tujuan pembangunan melainkan adanya faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pemekaran desa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran desa di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2008-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan dengan dua metode analisis yaitu analisis data panel dan analisis estimasi model logit. Dari kedua metode analisis tersebut, model logit merupakan model terbaik berdasarkan signifikansi parsial, signifikansi simultan, koefisien determinasi dan uji kelayakanan model tersebut. Hasil estimasi menunjukkan faktor yang paling mempengaruhi peluang untuk pemekaran desa adalah jumlah penduduk dan periode kepala daerah. Sedangkan faktor lain yang juga mempengaruhi signifikan namun menurunkan peluang untuk pemekaran desa adalah kemiskinan, pengangguran, rata-rata produksi karet dan persentase kosumsi listrik negara. Sebaliknya faktor yang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pemekaran desa adalah IPM, PDRB dan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemekaran desa tidak hanya dipengaruhi indikator pembangunan seperti kemiskinan dan pengangguran tetapi juga dari segi jumlah penduduk, aspek politik, sumber daya alam dan sarana prasarana

Village expansion is one form of village structuring as an effort to accelerate and equalize development based on the aspirations of the community itself in order to realize the implementation of regional autonomy. In West Kalimantan Province, the expansion of villages was not only initiated by the district government which is a new autonomous region but also initiated by an old autonomous region with the aim of accelerating development. The new autonomous region should be an area that is trying to accelerate development more aggressively proposing the village expansion. Therefore the village expansion is not always due to the purpose of development but there are other factors that affect the village expansion. This study aims to analyze the factors that influence the division of villages in West Kalimantan Province in 2008-2018. Data used in this study are taken from Central Bureau of Statistics, Bappeda of West Kalimantan Province and the Regional Administration Bureau of West Kalimantan Province. The study was conducted with two methods of analysis namely panel data analysis and logit model estimation analysis. From the two methods of analysis, the logit model is the best model based on partial significance, simultaneous significance, coefficient of determination and feasibility test of the model. The estimation result shows that the factors which most influence the opportunity for village expansion are the population and the period of regional head. While other factors that also had a significant influence but reduced the opportunities for village expansion are poverty, unemployment, average rubber production and the presentation of state electricity consumption. On the other hand, factors that do not have a significant influence are the HDI, GRDP and regional income. Therefore, the expansion of villages is not only influenced by development indicators such as poverty and unemployment but also in terms of population, political aspects, natural resources and infrastructure

Kata Kunci : pemekaran desa, pembangunan, otonomi daerah, model logit dan average marginal effect