Analisis Penerapan Asas Lex Specialis Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Rancangan Undang - Undang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Ovi Hanifah, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengalisis pengaturan tindak pidana korupsi di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) berdasarkan asas lex specialis serta harmonisasi pengaturannya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan narasumber. Analisis penelitian ini secara induktif, kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan rekodifikasi secara terbatas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang diterapkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak mempengaruhi lex specialis tindak pidana korupsi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 187 RUU KUHP Agustus 2019. RUU KUHP hanya mengadopsi core crime tindak pidana korupsi yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang disesuaikan dengan pola pemidanaan yang baru. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di masa yang akan datang selain bertindak sebagai lex generali juga bertindak sebagai sebagai ketentuan penghubung (bridging articles) undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana agar tercapai konsolidasi hukum dalam membangun sistem hukum pidana nasional.

Research in this legal writing has purposes to obtain knowledge and to analyze crime of corruption regulation in the draft revision of the criminal code based lex specialis principle and harmony of the regulation in Indonesia penal reform. This research is classified as normative legal research and supported by primary and secondary data. This research uses qualitative methods by combining and analyzing descriptively the results of the research obtained through literature research and field research through interviews. The result shows that the limited recodification penal policy of the draft revision of the criminal code in Indonesia penal reform not impacting lex specialis of the crime of corruption based by Article 187 the draft revision of the criminal code. The draft revision of the criminal code is only adopt core crime of the crime of corruption regulation which is Article 2, Article 3, Article 5, Article 11 and Article 13 Indonesia Corruption Law and adjusted to the new pattern of criminal justice. In the future the draft revision of criminal code in addition act as lex generali also as bridging articles for law outside criminal code in order law consolidation to build national criminal law system.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Asas Lex Specialis, RUU KUHP