Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Notaris Di Kabupaten Seruyan

DIMAS WISUDA WARDONO, Dr. Harry Purwanto., S.H., M.Hum

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris di Kabupaten Seruyan. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini terkait dengan bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris di Kabupaten Seruyan dan faktor-faktor yang menghambat efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris di Kabupaten Seruyan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan data sekunder dan data primer. Sifat penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriftip. Data primer diperoleh dari responden dan narasumber melalui wawancara dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara. Data Sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, kontrak, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku, publikasi elektronik, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian empiris. Responden dalam penelitian ini yaitu MPD Kotim, Notaris Kabupaten Seruyan, Kemenkumham Kantor Wilayah Kalimantan Tengah. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Ketua Pengwil INI Kalimantan Tengah dan Sekertaris Pengda Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan Notaris di Kabupaten Seruyan dilakukan oleh MPD Kotim yang dimana mencakup 2 (dua) wilayah yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris di Kabupaten Seruyan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUJN tetapi, ada beberapa kewenangan MPD yang belum dapat dilaksanakan dan pembinaan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris di wilayah Kabupaten Seruyan dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu sumber daya manusia anggota MPD Kotim dan kantor skretariat MPD dan faktor eksternal yaitu ketidaksiapan Notaris dan luas daerah yang diawasi

This thesis aimed to find out the implementation of supervision and coaching of Notaries in Seruyan District. The issue that was raised in this thesis was related to how the implementation of supervision and coaching of Notaries in Seruyan District was and factors that might hamper effectiveness of the implementation of supervision and coaching of Notaries in Seruyan District. This research used normative-empirical research with secondary data and primary data. The nature of this research is descriptive legal research. Primary data was obtained from respondents and interviewees through interviews with data collection tools in the form of interview guidelines. Secondary data was a data that comes from sources that are already available, which include legislation, contracts, research results in the form of reports, books, electronic publications, and other forms related to empirical research. Respondents in this study were MPD Kotim, Seruyan District Notary, Ministry of Law and Human Rights Central Kalimantan Regional Office. Interviewees in this study were the Chairperson of the Regional Office of the Central Kalimantan and Secretary of the Regional Administration of East Kotawaringin Regency. In this research indicated that the supervision and coaching of Notaries in Seruyan Regency was carried out by MPD Kotim which covered 2 (two) regions, namely East Kotawaringin Regency and Seruyan District and the implementation of supervision and coaching of Notaries in Seruyan Regency was in accordance with Article 70 UUJN however, there are some authorities of MPD that could not be conducted yet and the coaching carried by Notary Honorary Assembly. Factors that hampered the effectiveness of the implementation of supervision and coaching of Notaries in the Seruyan Regency were divided into internal and external factors. Internal factors were the human resources of MPD Kotim members and MPD's secretariat office and external factors were the unpreparedness of the Notary and the size of the area being monitored

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Pengawasan, Pembinaan