PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

ISMAIL HASANI, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.; Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

2019 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

I N T I S A R I Ismail Hasani , Enny Nurbaningsih , Zainal Arifin Mochtar Pembelahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan (PUU) pada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukanlah desain ideal untuk memastikan prinsip checks and balances, supremasi konstitusi dan kepatuhan pada prinsip hierarki norma bekerja secara paripurna. Desain konstitusional yang meletakkan pengujian perda sebagai lingkup kewenangan MA telah mengikis kesempatan norma-norma yang dikandung sebuah perda untuk bisa diuji konstitusionalitasnya dengan mengacu pada UUD Negara RI Tahun 1945. Keterbatasan kewenangan MA yang hanya menguji dimensi legalitas norma dan keterbatasan MK yang hanya diperkenankan menguji UU terhadap UUD, menyebabkan perda yang mangandung masalah konstitusional tidak memperoleh penyikapan katatenegaraan yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji argumen pembelahan kewe-nangan pengujian peraturan perundang-undangan dan mengkaji ketersediaan mekanisme pengujian konstitusionalitas perda; (2) menyajikan fakta inkons-titusionalitas perda; dan (3) menawarkan pilihan akademik mengisi kekosongan mekanisme pengujian konstitusionalitas perda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dari bahan hukum primer berupa Konstitusi, peraturan perundang-undangan dan Putusan MK dan MA. Bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan bahan hukum tersier dalam bentuk kamus hukum dan ensiklopedia, juga digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan: (1) pengujian perda adalah kewenangan MA yang secara limitatif dimaknai sebagai pengujian legalitas norma dengan batu uji UU dan tidak mampu menjangkau pengujian konstitusionalitas perda. (2) kekosongan mekanisme pengujian konstitusionalitas perda terjadi karena (a) desain konstitusional yang tidak mengantisipasi potensi munculnya perda yang mengandung masalah konstitusional; (b) manifestasi pilihan pragmatis para pembentuk UUD untuk membagi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan pada MA dan MK; (c) pembagian kewenangan berbasis jenis/bentuk PUU bukan pada dimensi legalitas atau konstitusionalitas yang dipersoalkan; (d) keengganan MA menggunakan batu uji UUD dalam pengujian perda; dan (e) performa unfair trial MA dengan mempertahankan mekanisme beracara yang tidak akuntabel. (3) pemodelan baru mekanisme pengujian PUU untuk memastikan adanya mekanisme pengujian konstitusionalitas perda dan juga PUU lainnya dalam bentuk (a) penyatuatapan terbatas pengujian konstitusionalitas perda di MK; (b) perluasan kewenangan MA dalam pengujian konstitusionalitas perda; dan (c) penyatuatapan holistik mekanisme pengujian PUU di MK. Mekanisme permohonan constitutional complaint bisa menjadi salah satu terobosan segera untuk memulihkan keadilan konstitusional. Alternatif penyikapan lain adalah pendekatan progresif di luar mekanisme peradilan dalam bentuk political mob atau civic engagement mendorong legislative review berbasis pada pada mosi rakyat atas ketidaksetujuannya pada suatu peraturan daerah.

ABSTRACT Ismail Hasani , Enny Nurbaningsih , Zainal Arifin Mochtar The division of judicial review authorities of laws in the Indonesian constitutional system by the Constitutional Court and the Supreme Court is not an ideal design to ascertain the principle of checks and balances, the supremacy of the constitution, and compliance toward hierarchy of laws working comprehensively. The constitutional design that renders the Supreme Court the authority to review local laws has eliminated the local law's opportunities to be reviewed constitutionally by the 1945 Indonesian Constitution. The limited of review authority of the Supreme Court that solely allows the Court to review the legality of norms and the limited authority of the Constitutional Court to review merely laws toward the Constitution have caused the constitutionally problematic local laws can not be constitutional handled with justice. This research aims to (1) examine the argument of the division of law review authorities and assess the possibility of local law's constitutional review; (2) present the facts of local laws unconstitutionalities; and (3) suggest academic options to fill the void of constitutional review mechanism of local laws. This research is normative legal research, which is conducted by secondary data studies from primary legal materials such as the Constitution, laws, the CC and SC decisions. The secondary legal materials such as literature, research findings, journal article, and tertiary legal material in the form of legal dictionary and encyclopedia, are also used in this research. The research concludes: (1) the review of local laws is the Supreme Court authority that narrowly means the judicial review of legality of norms by using laws as the basis unable to reach the constitutionality of local laws; (2) the void of the mechanism of review constitutionality of local laws caused by (a) the Indonesian constitutional design does not anticipate the rise of constitutionally problematic local laws; (b) manifestation of pragmatic choices of constitution framers to divide the authority of review to the Supreme Court and Constitutional Court; (c) the division is based on the form/type of the laws not based on the dimension of legality or constitutionality questioned; (d) the absence of willingness of the SC to use the Constitution as a basis in local laws review; and (e) the unfair trial performance of the SC by the act of sustaining unaccountable mechanism; (3) the new modeling of laws review mechanism is to ensure the presence of review of constitutionality mechanism of local laws and other laws in the form of: (a) limited integration of review of constitutionality of local laws in the CC; (b) expanding the SC's authority on the review of constitutionality of local laws; (c) the holistic integration of laws review mechanism in the CC. The mechanism of constitutional complaint filing can be a breakthrough to remedy constitutional justice. Another alternative option is a progressive approach outside the trial mechanism in the form of the political mob or civic engagement, which push legislative review based on people motion on their disapproval of local laws. Keywords: judicial review, constitutionality, and local laws.

Kata Kunci : pengujian, konstitusionalitas, perda