Kontestasi Antara Negara Lama dan Negara Baru: Rebutan Kendali antara Keraton Kasunanan Surakarta dan Pemerintah Kota atas Tanah Baluwarti

FARIDA ARI ANGGARAWATI, Dr. R.B. ABDUL GAFFAR KARIM, S.I.P., M.A.

2019 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian tentang konflik tanah Keraton cenderung menggunakan pendekatan administratif, sosial, dan ekonomi seakan konflik yang terjadi memposisikan Pemerintah memilliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Keraton. Berbagai kasus menunjukkan kebijakan resmi cenderung sangat jauh berbeda dari realitas sebenarnya, dimana Keraton masih menguasai tanah adatnya. Seharusnya konflik tanah Keraton dapat dilihat dari perspektif Negara (institusi), melihat Keraton secara historiografi adalah Kerajaan yang berdaulat dengan kebudayaannya yang khas. Artikel ini membahas penguasaan tanah Baluwarti sebagai kontestasi antara Negara lama dan Negara baru dengan menggunakan game theory antara Keraton Kasunanan dan Pemerintah Kota Surakarta. Relasi kedua Negara dijelaskan sebagai aktor rasional yang bertindak sesuai strategi yang telah direncanakan secara maksimal untuk menguasai tanah Baluwarti. Metode penelitian berupa studi lapangan, wawancara interaktif, dari studi kepustakaan, berita media online, dan penelitian terdahulu. Penulis menemukan bahwa ketidakjelasan status tanah Baluwarti adalah strategi yang dipakai kedua aktor untuk mengendalikan tanah Baluwarti. Pemerintah memilih berkonflik dengan Keraton Kasunanan diluar tanah Baluwarti dan membuat citra Keraton Kasunanan semakin menurun untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat Baluwarti. Sedangkan, Keraton Kasunanan bertahan dengan strateginya untuk tetap menguasai tanah Baluwarti dengan glorifikasi peraturan adatnya, dan narasi-narasi jasa Keraton Kasunanan kepada Indonesia.

Earlier research about the land conflict in Keraton Kasunanan Surakarta had mainly using administrative, social and economic approach as if the Solo Local Government has higher authority than Keraton Kasunanan. Despite the fact that there are cases indicates that Keraton Kasunanan still have power over their "inherited claimed" territory. Therefore in viewing Keraton's land conflict, it is more appropriate to use state versus state perspective because Keraton Kasunanan Surakarta from its historiography is a sovereign state in the form of a kingdom with its distinctive culture. This article tries to examine the conflict that emerges between Keraton Kasunanan with Solo Local Government over Baluwarti territory as a dispute between the Old State versus the New state using game theory as the main theory. Relations between the two states best explained as two rational actors who act accordingly following their own grand strategy on how to dominate Baluwarti territory. The method used by this research is field-study, interactive interview, also data gathering from many sources including literature study over the subject, online news media also from earlier research. The finding suggests that the uncertainty over Baluwarti's status territory is both Keraton's and Solo local government's main strategy to actually dominate the territory. Solo local Government chose to avoid open conflict over Baluwarti territory, but they try to undermine Keraton's legitimacy in another conflict beside Baluwarti's conflict by manufacturing reasons causing Keraton's legitimacy to fall. On the other side, Keraton Kasunanan's strategy also chose to avoid open conflict, but they try to assert their power over Solo's society by glorifying its distinctive custom laws and by rising many discourses about its favor to Indonesia's Government during independence struggle.

Kata Kunci : Penguasaan Tanah; Game Theory; Negara Lama; Negara Baru/ Land Possesion; Game Theory; Old State; New State.