The Challenge of Village Government in Enhancing Public Participation: The Case of Larvul Ngabal Adat, Ohoi Sathean, Southeast Maluku, Indonesia

KALANG BUWANA Z, Prof. Dr. Agus Pramusinto, M.Dev.Admin

2019 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Setelah pembentukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada paradigma yang berubah dalam pemerintahan desa. Penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaruhnya terhadap komunitas Adat di Pulau Kei di mana mereka memerintah tanah mereka sendiri, dan tantangan yang mereka hadapi karena pengaruh dari dunia luar. Percampuran antara hukum adat dan sistem dengan hukum dan sistem formal atau positif dari pemerintah nasional menghasilkan hubungan yang unik, di mana pemerintah desa menerapkan dua sistem yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Analisis dimulai dengan sejarah pembentukan pemerintahan di Pulau Kei, dari era kolonial hingga era saat ini, dan kemudian berlanjut ke analisis partisipasi publik, yang meneliti peran dan arus informasi antara berbagai aktor. Penelitian ini akan didukung oleh data dari mewawancarai penduduk lokal dan informan kunci termasuk pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh lokal lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan antara kedua sistem ini dapat membatasi partisipasi mereka dalam pembangunan desa. Ini karena dalam banyak praktik, kebiasaan setempat hanya ada untuk membenarkan legitimasi penguasa (yang juga mengawasi birokrasi), atau orang yang memiliki status sosial lebih tinggi, tanpa memproses sistem Adat dengan benar. Rendahnya perkembangan budaya juga menjadi alasan mengapa proses adat tidak berhasil. Oleh karena itu, memahami hubungan antara kedua fungsi ini penting untuk mencegah kegagalan pemerintah dan merumuskan sistem sehingga akan lebih mendukung pembangunan desa.

After the establishment of Law No. 6 Year 2014 about Villages, there is a changing paradigm in the context of village governments. This research is about how it affects the Adat community in Kei Island where they govern their own land, and the challenges they face due to influence from the external world. The marriage between indigenous law and system with the formal or positive law and system from the national government results in a unique relationship, where the village government applies two different systems with different functions. The analysis begins with the history of the establishment of government in Kei Island, from the colonial era until the current era, and then continues to the analysis of public participation, which examines the roles and the information flow between the various actors. This research will be supported by data from interviewing local inhabitants and key informants including government officials and other local figures. The result shows that the marriage between these two systems can limit their participation in village development. This is because in many practices, the local customs exist only to justify the legitimacy of the ruler (who also oversees bureaucracy,) or a person who has a higher social status, without processing the Adat system correctly. The low level of cultural development also becomes a reason as to why the Adat process does not work. Therefore, understanding the relationship between both functions is important to prevent the governments failure and to formulate the system so that it will better support village development.

Kata Kunci : Indigenous People Rights, Indigenous Policy, Kei Kecil, Village Government, Bureaucracy System, Public Policy