Hubungan Realisasi Investasi dengan Indikasi Tindak Pidana Korupsi Pertambangan di Indonesia

Maya Puspita Sintesa, Dr. Andri Kurniawan, S.Si., M.Si

2019 | Skripsi | S1 PEMBANGUNAN WILAYAH

Pertambangan adalah sektor primer dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Faktor tingginya jumlah dan nilai proyek pada beberapa provinsi baik oleh PMA maupun PMDN, memunculkan celah praktik TPK korupsi melalui penyuapan maupun gratifikasi pada sektor pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan dan mengklasifiksikan realisasi investasi pada sektor pertambangan di Indonesia, 2) mendeskripsikan dan mengklasifikasikan indikasi tindak pidana korupsi pertambangan di Indonesia dan 3) menganalisis hubungan klasifikasi realisasi investasi dengan klasifikasi indikasi tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan di Indonesia selama tahun 2014 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan analisis deksriptif kuantitatif. Tujuan pertama dan kedua menggunakan data sekunder, yakni realisasi investasi pada sektor pertambangan dan aduan masyarakat kepada KPK pada kategori pertambangan, delik penyuapan dan gratifikasi di 34 provinsi di Indonesia untuk rentang tahun 2014 sampai 2018. Tujuan ketiga menggunakan uji korelasi spearman. Penyusunan klasifikasi pada tujuan pertama menggunakan tipologi klassen dan ketiga menggunakan tipologi, sedangkan klasifikasi pada tujuan kedua menggunakan penentuan kelas secara subyektif dan penentuan interval menggunakan metode standar deviasi. Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang searah antara klasifikasi realisasi investasi yang ditinjau dari nilai proyek dengan klasifikasi indikasi TPK pada sektor pertambangan di Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2018. Ditinjau dari kelas realisasi investasi, mayoritas provinsi di Indonesia masuk ke dalam kuadran 4 (19 provinsi). Hal ini mengartikan mayoritas nilai dan jumlah proyek pada investasi pertambangan di Indonesia tergolong rendah. Sedangkan ditinjau dari kelas indikasi TPK pada sektor pertambangan, mayoritas provinsi di Indonesia masuk ke dalam kelas rendah (14 provinsi). Hal ini menghasilkan mayoritas keterhubungan yang sudah tinggi, terdiri dari nilai proyek yang sedang dengan aduan korupsi pertambangan yang sedang (kuadran 5). Provinsi yang masuk ke dalam kuadran 1 adalah, Kalimantan Timur, didukung dengan ketersediaan pertambangan yang potensial. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat hubungan antara investasi (yang ditinjau dari nilai proyek) dan indikasi korupsi pada sektor pertambangan. Oleh sebab itu, adanya hubungan antara investasi dengan indikasi TPK pada sektor pertambangan memerlukan komitmen dan kepatuhan dalam menjalankan asas penanaman modal, demi terwujudnya tujuan penanaman modal yang optimal.

Mining investment as the primary sector in Indonesia has led to gaps in corrupt practices through bribery and gratification. This research aimed to: 1) describe and classify mining investment realization in Indonesia, 2) describe and classify the indications of the corruption crime in the natural resources sector of mining and 3) analyse the interrelation between investment realization and indications of corruption crime in the sector of mining in Indonesia from 2014 to 2018. This research used a quantitative approach by applying quantitative descriptive analysis. The first and second objectives used the data of the realization of investment and the community complaints in sector of mining in 34 provinces in Indonesia in 2014-2018 as secondary data. The third objective used the Spearman correlation test. The classification on the first objective used typology klassen, third objective used typology, and the second objective used the subjective class determination methods were used to draft the classification maps while the standard deviation method was used to determine interval. This research discovered that in 2014-2018 the interrelation between investment realization based on value project and indications of corruption crime case in the sector of mining in Indonesia was strong and directional interrepation. Based on the classification of investment realization in mining, most of the province in Indonesia are low (19 provinces). It means most of value and project in Indonesia's mining investment are low. Based on the classification of the indications of mining corruption, most of the province in Indonesia are low (14 provinces). This result discovered that highly correlation are mostly in medium value project with medium indication of mining corruption. Province with very high correlation, East Kalimantan have a high potensial in mining. It caused high interrelation between investment and the indication of corruption in mining. This why, the interrelation of investment and indication of mining corruption must have a commitment and obidience to held the Investment Law, to make an aim of investment come optimum.

Kata Kunci : Investasi, penanaman modal, korupsi, pertambangan, investment, capital investment, corruption, mining