Dinamika Kebijakan Otonomi Daerah dan Korupsi Gubernur Riau

MAWADDATUSH SHOLIHA, Miftah Adhi Ikhsanto, S.IP., M.I.O.P

2019 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini membahas perbedaan model korupsi Gubernur Riau yang terjadi tiga kali berturut-turut pada tahun 1998 hingga 2014 di era kebijakan otonomi daerah. Korupsi tersebut diakibatkan dari adanya dinamika kebijakan otonomi daerah dimana terjadi distribusi kewenangan dari pemerintah pusat menuju pemerintah daerah. Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah menyebabkan korupsi bergeser dari pusat menuju ke daerah. Hal ini dikarenakan kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang menentukan bagaimana tata kelola pemerintah daerah dilaksanakan. Dimana tata kelola tersebut merupakan faktor struktural penyebab korupsi. Berangkat dari problematika kasus tersebut maka penelitian ini fokus pada menganalisis perbedaan model korupsi yang dilakukan oleh tiga Gubernur Riau selama periode (1998-2014) sebagai akibat dari dinamika kebijakan otonomi daerah Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis kasus korupsi Gubernur Riau dan dinamika kebijakan di atas adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk menguak kasus lebih dalam lagi maka penelitian ini menggunakan teori dimensi kekuasaan yang membantu memetakan proyeksi kekuasaan aktor yang terlibat dalam praktik korupsi. Kemudian aspek-aspek struktural penyebab korupsi dalam kebijakan otonomi daerah akan dianalisis dengan konsep CDMA oleh Robert Klitgaard. Penggunaan teori dan konsep tersebut bertujuan untuk mengelaborasi aspek struktural di setiap kebijakan telah memberikan insentif atas praktik korupsi ketiga Gubernur Riau. Hasil dari penelitian ini adalah korupsi ketiga Gubernur Riau memiliki perbedaan dari keterlibatan aktor dan proyeksi kekuasaan. Dimana perbedaan ini adalah akibat dari adanya insentif korupsi dalam kebijakan otonomi daerah yang diberikan berbeda kepada aktor-aktor yang terlibat dalam korupsi. Insentif korupsi dalam kebijakan daerah dapat diidentifikasi dari; (1) ketetapan yang memberikan suatu kewenangan terntentu, (2) ketetapan yang belum memberikan penjelasan dan aturan secara spesifik, sehingga membuka suatu diskresi, dan (3) ketetapan tentang sistem akuntabilitas yang lemah.

This study discusses the different corruption types of the Governor of Riau three times in a row from 1998 until 2014 in the era of regional autonomy policy. The corruptions are caused by the dynamics of regional autonomy policy that performs an authority devolution from central government to regional governments. The implementation of this policy has caused the corruption to deviate from central government to regional governments. That is because the policy determines how local governments carry out their new responsibilities, which could be determined as a structural factor that causes corruption. Initiating from the problem of the case, this study focuses on analyzing the different types of corruption carried out by the three Governors of Riau in 1998 until 2014 as a result of the dynamics of the regional autonomy policy. The research method used to analyze the Riau Governor�s corruption cases and the dynamics of regional autonomy policy is qualitative methodology and a case study approach as the research design. To bring a deeper understanding on the case, this study uses a power theory to outline the power projection of actors involved in the corruption. In addition. the CDMA concept by Robert Klitgaard will be used to analyze the structural factors that generate the corruption in the regional autonomy policy. The use of these theories and concepts aims to elaborate on the structural aspects of each policy that provide incentives for the corruption of the three Governors of Riau. The result of this study shows that the three Governors of Riau have a different involvement of actors and power distributions as the different corruption incentives are given to different involved actors. Corruption incentives in regional policies can be identified by; (1) the decrees that provide a certain authority, (2) the decrees that have not provided specific explanations and rules, thus leading to a discretion, and (3) the decrees regarding a weak accountability system.

Kata Kunci : Korupsi Gubernur, Faktor Struktural Penyebab Korupsi, dan Otonomi Daerah.