Implementasi Kebijakan Relokasi Terminal Terboyo Semarang

FRYDA PANGESTIKA, Drs. Bambang Purwoko, M.A.

2019 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Kajian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses implementasi kebijakan relokasi Terminal Terboyo. Relokasi Terminal Terboyo merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Relokasi Terminal Terboyo diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dianggap menghambat pertumbuhan tata kota Semarang Timur. Namun sejak diterapkan pada tahun 2017, implementasi kebijakan Terminal Terboyo masih menyisakan banyak persoalan. Analisis implementasi kebijakan relokasi Terminal Terboyo ini menggunakan teori milik Merilee S. Grindle tentang analisis konten dan konteks implementasi kebijakan publik. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara dengan aktor-aktor yang terlibat. Pada dimensi konten kebijakan, ditemukan bahwa relokasi Terminal Terboyo tidak sensitif pada kepentingan aktor yang paling terpengaruh dengan adanya kebijakan ini yaitu PKL dan para pelaku jasa transportasi. Hal ini diperparah dengan lemahnya pemahaman pelaksana kebijakan terhadap esensi kebijakan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi dianggap tidak tegas dan tidak memahami pelaksanaan implementasi kebijakan. Kajian ini menyimpulkan Implementasi kebijakan relokasi Terminal Terboyo menghadapi banyak permasalahan karena tidak ada kesesuaian antara konten dan konteks kebijakan. Relokasi Terminal Terboyo masih diwarnai tarik menarik dan konflik yang tidak kunjung mendapatkan titik temu. Hal tersebut menyebabkan Implementasi relokasi Terminal Terboyo semakin kabur dari inti kebijakan itu sendiri.

This study aims to explain the process of Terboyo Shuttle Terminal relocation policy implementation. Terboyo Shuttle Terminal Relocation is a government made policy based on constitution 23 year 2014 about regional government. Terboyo Shuttle Terminal Relocation is considered to be able to solve the problems that prolonged the East Semarang spatial planning growth. Terboyo Shuttle Terminal policy implementation is still leaves many problems since it is applied in the year of 2017. Merilee S. Grindle theory about content analysis and public policy implementation context was used to analyzed Terboyo Shuttle Terminal Relocation policy. This study is a qualitative research that used study case method. Data acquisition was done by documentation, observation, and interview with involved actors. On the dimension of policy content, it is found that Terboyo Shuttle Terminal is not sensitive to the interest of the most affected actor, which are street vendors and transportation service provider. This situation is worsened by the lack of understanding of policy essence by the executor. Government as the owner of highest authority is considered not assertive and do not understand policy implementation. This study concluded that Terboyo Shuttle Terminal Relocation policy implementation is facing many problems because of the incompatibility between policy conten and context. Terboyo Shuttle Terminal Relocation is still tinged with never ending attraction and conflict. The situation caused Terboyo Shuttle Terminal Relocation implementation become far more drifted from its original policy essence.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, konten dan konteks kebijakan, relokasi terminal, policy implementation, policy content and context, shuttle terminal relocation