Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Zonasi pada PPDB Online terhadap Pemerataan Pendidikan (Studi Kasus pada PPDB Online 2018 Taraf SMP di Kota Yogyakarta)

Annisa Intan Rahmasari, Dra. Ratnawati, S.U.

2019 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini akan membahas mengenai evaluasi dampak kebijakan sistem zonasi pada PPDB Online 2018 taraf SMP di Kota Yogyakarta. Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dalam Permendikbud No.14 tahun 2018 yang kemudian teknisnya diserahkan langsung ke daerah. Teknis kebijakan sistem zonasi di Kota Yogyakarta sendiri diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2018. Tujuan dari kebijakan ini adalah adanya pemerataan pendidikan baik pemerataan akses maupun pemerataan kualitas pendidikan yaitu hilangnya predikat sekolah favorit. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi pada PPDB Online 2018 taraf SMP di Kota Yogyakarta terhadap pemerataan pendidikan di Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis kasus kebijakan sistem zonasi di Kota Yogyakarta ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sistem zonasi penulis memilih menggunakan desain evaluasi kebijakan CIPP yaitu Context, Input, Process, Product sebagai pisau analisis. Desain evaluasi CIPP dipilih karena desain evaluasi ini mempermudah penulis untuk mengeksplorasi kasus lebih dalam. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan sistem zonasi ini tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Kebijakan sistem zonasi ini tidak mampu mewujudkan pemerataan baik dari segi akses dan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Sebaliknya, kebijakan sistem zonasi ini justru memunculkan problema baru yaitu munculnya blankspot area di sejumlah daerah di Kota Yogyakarta. Blankspot area adalah daerah yang tidak memiliki sekolah di wilayahnya sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut justru tidak dapat mengakses sekolah negeri dan terpaksa mendaftarkan diri di sekolah swasta hal ini sangat menciderai hak kewarganegaraan. Sejumlah problema tersebut dilatar belakangi oleh: (1) belum teradaptasinya sistem; (2) kurangnya kesiapan masing-masing aktor yang terlibat; (3) belum adanya pemerataan sarana dan prasarana; (4) masih banyak kecamatan di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki sekolah. Untuk itu perlu adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut jika kebijakan sistem zonasi masih akan digunakan pada PPDB tahun selanjutnya.

This study will examine the evaluation of the impact of zoning system policies on online new student admission or Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2018 at middle school in Yogyakarta. The zoning system policy is issued by the Regulation of Ministry of Education and Culture (Permendikbud) No. 14/2018 which its regulation is handled by the regions. The zoning system policy in Yogyakarta is arranged in Yogyakarta Mayor Regulation No. 24/2018. The objectives of this policy are to equalize access to education and its quality by the removal of favored school title. This research is expected to be able to answer the question of how the zoning system policy on PPDB Online 2018 at middle school in Yogyakarta affects the educational equity in the city. The research method used to analyze the zoning system policy in Yogyakarta is qualitative with a case study approach. To evaluate the effectiveness of zoning system policy, the writer adopt the CIPP policy evaluation model, that requires the evaluation of Context, Input, Process, Product. The CIPP evaluation design was chosen to made it easier for the writer to explore the case more thoroughly. The results shows that the implementation of zoning system policy is not in accordance with its original purpose. This policy is incapable to equalize the education in terms of access and quality in Yogyakarta. On the contrary, this zoning system policy even raises another problem with blank spot areas in a number of regions in Yogyakarta. Blank spot areas are areas with no school within its range. Thus, people who live there cannot access public schools and are forced to enroll in private schools and it is seriously damages citizenship rights. Those blank spot problems are generated by: (1) the system has not been adapted; (2) the lack of preparation of each actor involved; (3) the lack of equal distribution of facilities and infrastructure; (4) there are still many districts in Yogyakarta that do not have schools in it. Therefore, it is necessary to enhance these aspects if the zoning system policy will still be used in PPDB next year.

Kata Kunci : Kebijakan sistem zonasi, Pemerataan akses pendidikan, Pemerataan kualitas pendidikan, dan Blankspot area