TINJAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN CILACAP

SISKA NURUL INAYATI, Ir. Prijono Nugroho D., M.S.P., Ph.D., IPM.

2019 | Skripsi | S1 TEKNIK GEODESI

Perhutanan Sosial merupakan kegiatan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. Tujuan diadakan Perhutanan Sosial yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan diberikan hak pengelolaan kawasan hutan. Salah satu skema Perhutanan Sosial yaitu Kemitraan Kehutanan yang terbagi atas Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Di Kabupaten Cilacap, IPHPS merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada 3 lokasi yang diusulkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Mekarsari Desa Mentasan, KTH Sidadadi Desa Sarwadadi, dan KTH Sidamulya Desa Gintungreja. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk meninjau pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Kabupaten Cilacap dari aspek administrasi, aspek pemanfaatan lahan dan khususnya dari aspek spasial. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data spasial dan data non-spasial. Pengumpulan data dilakukan metode wawancara dengan Ketua KTH Sidamulya dan pihak Perum Perhutani untuk mengetahui proses pengajuan IPHPS yang dilakukan oleh KTH Sidamulya serta informasi mengenai pengukuran batas di wilayah kerja Perum Perhutani. Selain itu, dilakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi areal IPHPS. Selanjutnya, dari data yang diperoleh dilakukan analisis berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan IPHPS di Desa Gintugreja dilakukan mengikuti Peraturan Menteri LHK Nomor P.39/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2017, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Ditinjau dari aspek administrasi, masyarakat masih belum terlalu paham mengenai IPHPS sehingga sedikit menghambat proses pengajuan. Selain itu, terdapat adanya pemohon ganda dalam daftar pemohon KTH Sidamulya. Dilihat dari aspek spasial meliputi pembagian luas garapan dan penetapan batas, dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antar pemohon dengan luas garapan masing-masing pemohon maksimal 2 hektar. Di samping itu, dalam proses pemetaan masih terdapat kesalahan dalam penulisan koordinat UTM. Dilihat dari aspek penggunaan lahan, lokasi IPHPS merupakan kawasan Hutan Produksi yang dikelola oleh masyarakat dengan tutupan lahan berupa padi dan kayu putih. Namun, lahan tersebut sebagian besar ditanami padi dan prosentase tanaman kayu putih kurang dari 50%.

Social Forestry is a forest area management activity carried out by the community around the forest. The purpose of the Social Forestry is to increase the welfare of the community around the forest area with the right to manage the forest area. One of the Social Forestry schemes is the Forestry Partnership, which divided into Recognition of Forestry Partnership Protection (KULIN KK) and Social Forestry Forest Utilization Permit (IPHPS). In Cilacap District, IPHPS is a new activity carried out in 3 locations proposed by the Mekarsari Forest Farmers Group (KTH) Mentasan Village, Sidadadi KTH Sarwadadi Village, and KTH Sidamulya Gintungreja Village. The purpose of this research is to review the implementation of the Social Forestry program in Cilacap District from an administrative aspect, land use aspect, and especially spatial aspect. In this research, there are spatial and non-spatial data collection conducted. Data collection was carried out by the interview method with the Head of KTH Sidamulya and Perum Perhutani to find out the IPHPS submission process conducted by KTH Sidamulya as well as information regarding boundary measurements in the Perum Perhutani working area. Besides, direct observations were made in the field to determine the condition of the IPHPS area. From the data obtained, an analysis based on applicable government regulations. Based on the results of the study, the implementation of IPHPS in Gintugreja Village was conducted following the Ministerial Regulation of Environmental and Forestry Number P.39 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6/2017, although there were some problems in its implementation. In terms of administration, the community still did not understand IPHPS so that it hampered the submission process a little. Besides, there are multiple applicants in the KTH Sidamulya applicant list. Based on the spatial aspects, including the distribution of arable area and boundary determination, it is carried out based on a mutual agreement between the applicants with an area of arable of each applicant a maximum of 2 hectares. In the mapping process, there were errors in writing UTM coordinates. From the aspect of land use, the IPHPS location is a Production Forest area managed by the community, which is covered by rice and eucalyptus. However, the land planted with rice and the percentage of eucalyptus plants is less than 50%.

Kata Kunci : Perhutanan Sosial, IPHPS, aspek administrasi, aspek spasial, aspek pemanfaatan lahan / Social Forestry, IPHPS, administrative aspect, spatial aspect, land use aspect