Implikasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Sifat Kewenangan Mengatur Masyarakat Hukum Adat Pada Hutan Adat di Indonesia

BRAMANDA SAJIWO S, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Perubahan kategorisasi status hutan adat dari hutan negara menjadi hutan hak pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 berpengaruh terhadap hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subjek dengan hutan adat sebagai objeknya Penulisan hukum ini akan melihat dampak dari perubahan tersebut terhadap hak ulayat khususnya kewenangan mengatur masyarakat hukum adat pada hutan adatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitan hukum normatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara yang dianlisis melalui tahapan-tahapan bertingkat . Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan hutan hak dan hutan adat di Indonesia?, (2) Bagaimana konstruksi hubungan hukum antara masyarakat huum adat dan hutan adat?, dan (3) Bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menetapkan hutan adat sebagai hutan hak terhadap kewenangan publik dari masyarakat hukum adat?. Hasil penelitian penulis membuktikan bahwa pengaturan hutan hak dan hutan adat terdapat pada berbagai produk hukum yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Konstruksi hak ulayat masyarakat hukum adat seperti layaknya hak bangsa dan hak menguasai negara yang beraspek publik dan privat. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 mengikis komunalitas hak ulayat masyarakat hukum adat yang beraspek publik dan privat.

The change categorization of adat forest from state forest to private forest in Decision of Constitutional Court Republic Indonesia Number 35/PUU-X/2012 concerning the relationship between indigenous people as subject and adat forest as their object. This research reviews the impact of that change on ulayat rights specifically on the authority of regulating indigenous people on their adat forest. This research is nomative-based research which relies on the technic of collecting documentary data and the analytical interview through step-by-step process, The formulation of problem in this research are : (1) How is the regulation of private forest and adat forest in Indonesia?, (2) How is the legal relationship construction between indigenouse people and adat forest in Indonesia?, (3) How is the implication of Decision of Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 35/PUU-X/2012 that established the adat forest as private forest in contrary the public authority of indigenous people?. This research prove that the regulation on private forest and adat forest exist on the legal statutory regulation. The construction ulayat's right is similar with the right of nation and the right determined by the state that have pubclic and private prespective. Decision of Constitutional Court Republic Indonesia Number 35/PUU-X/2012 eraded the ulayat's right of indigenous people which had public and private prespective.

Kata Kunci : Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Hak Ulayat, Hutan Adat