Analisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Denda Adminstrasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Jatiasih pada Tahun 2018

GALIH PRADIPTYA, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu pertama untuk mengetahui proses implementasi kebijakan penghapusan sanksi denda adminstrasi PBB-P2 di Kecamatan Jatiasih pada tahun 2018, kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat terpenuhinya tujuan utama dari dibuatnya kebijakan penghapusan sanksi denda adminstrasi PBB-P2 di Kecamatan Jatiasih. Metode penelitian yang digunakan pada Penulisan Hukum ini adalah normatif-empiris. Sebab penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer sebagai sumber data utama lalu disusul dengan data dari penelitian kepustakaan. Metode ini dipilih karena dirasa lebih komprehensif dan mampu menjawab pertanyaan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hasil dari adanya kebijakan penghapusan sanksi adminstrasi denda PBB-P2 berhasil mempercepat penerimaan daerah yang bersumber dari PBB-P2, namun hasil yang diperoleh tidak cukup optimal dan tidak cukup berhasil dalam meningkatkan kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan adanya faktor permasalahan SPPT dan permasalahan Wajib Pajak yang membuat angka tunggakan PBB-P2 tetap tinggi.

This research has two objectives to be achieved, first is to determine the implementation process of this elimination of property tax administrative fine sanctions policy at Jatiasih sub-district, and to find out the factors that might affect to detain its purposes. The research method used in this Legal Writing is normative-empiricial, which means this research uses primary data as the main data source, and in addition for the secondary data, this research uses data from library research through document study of various legal materials. This combination of normative and empirical research was chosen, because this method is more comprehensive and surely could answer all the questions and the purpose of this Legal Writing. This research found that the result of this policy was succeeded to accelerate regional revenues from property tax, however the results obtained are not optimal enough and slightly failed to improve taxpayer compliance in Jatiasih sub-district. This thing could happened because of several factors found, first is an administrative problems, notably a property tax�s bill error. Second one is, the problems of taxpayer itself. Those factors is still greatly affect the results and so that tax arrears are still found in Jatiasih sub-district.

Kata Kunci : Kebijakan, Penghapusan Sanksi Denda Adminstrasi, PBB-P2