ANALISIS KEPENTINGAN JEPANG DALAM KASUS SENGKETA KEPULAUAN TAKESHIMA/DOKDO DENGAN KOREA SELATAN

SKOLASTIKA SHINTA DESYANA ADVENTYARINI, Muhammad Rum, S.IP., I.M.A.S.

2019 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Sengketa kepemilikan atas kepulauan Takeshima menjadi salah satu penyebab renggangnya hubungan antara Jepang dan Korea Selatan selama bertahun-tahun Kepulauan Takeshima terdiri dari dua pulau karang yang dikelilingi oleh beberapa pulau berukuran kecil yang berjarak sekitar 215 km dari daratan utama Semenanjung Korea dan 250 km dari Jepang. Berdasarkan klaim pemerintah Jepang, Takeshima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jepang. Takeshima diyakini merupakan bagian dari Jepang sejak adanya keputusan kabinet yang diambil tahun 1905 untuk menginkorporasi Takeshima menjadi bagian dari Prefektur Shimane. Selain itu perjanjian San Fransisco tahun 1951 juga dianggap sebagai perjanjian yang mendukung kepemilikan Jepang atas Takeshima. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh identitas yang dimiliki oleh Jepang terhadap kepentingan Jepang untuk mempertahankan Takeshima serta kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Jepang terkait Takeshima.

Ownership disputes over the Takeshima islands have been one of the causes of the tenuous relationship between Japan and South Korea over the years. The Takeshima Islands consist of two coral islands surrounded by several islets which are about 215 km from the mainland of the Korean Peninsula and 250 km from Japan. Based on the Japanese government's claim, Takeshima is an inherent part of Japan. Takeshima is believed to be part of Japan since the cabinet decision taken in 1905 to incorporate Takeshima into part of Shimane Prefecture. In addition, the 1951 San Francisco treaty was also considered as an agreement that supported Japanese ownership of Takeshima. This thesis aims to look at the influence of Japanese identities on Japan's interests to defend Takeshima and the policies taken by the Japanese Government regarding Takeshima.

Kata Kunci : Sengketa Takeshima, identitas, Pemerintah Jepang