PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA EKSKLUSIF PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL

RO BOY PAKPAHAN, Haryanto, S.H.,M.Kn.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tesis ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak cipta eksklusif pasca terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2016 tentang Pencatatan Perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana pencatatan lisensi sebagaimana dimandatkan dalam pasal 83 ayat (4) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis perjanjian Lisensi Hak Cipta eksklusif yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap perjanjian Lisensi Hak Cipta eksklusif di Indonesia yang sudah didaftarkan dalam daftar umum Lisensi pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang meliputi penelitian terhadap peraturan-peraturan, asas-asas, kaidah-kaidah dan berbagai pengertian hukum yang berkaitan dengan perjanjian lisensi hak cipta eksklusif dengan menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Analisis pembahasan rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa pencatatan perjanjian lisensi hak cipta eksklusif akan memberi perlindungan hukum dalam hal kemudahan pembuktian jika terjadi perselisihan dikemudian hari dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga jika terkait dengan perjanjian lisensi tersebut. Selain itu, sebagaimana dalam pedoman peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha disebutkan bahwa perjanjian lisensi yang dikecualikan dalam undang-undang persaingan usaha adalah perjanjian lisensi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yakni kewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi. Guna untuk mempertahankan hak eksklusif dalam perjanjian lisensi hak cipta eksklusif maka pemegang lisensi dapat melakukan gugatan secara perdata maupun laporan pidana untuk melindungi hak pemegang hak cipta dan pemegang lisensi apabila terjadi pelanggaran berkaitan dengan objek hak cipta.

This thesis examines legal protection against exclusive copyright license holders after the issuance of Government Regulation number 36 of 2016 On the Recordation Of Intellectual Property Licensing Agreements. This regulation is the implementing regulation for license registration as mandated in article 83 paragraph (4) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The purpose of this study is to understand and analyze exclusive Copyright License agreements that are by following positive law in Indonesia and legal protection against exclusive Copyright License agreements in Indonesia that have been registered in the general list of licenses after the issuance of Government Regulation Number 36 of 2018 on the Recordation Of Intellectual Property Licensing Agreements. The type of research used in this thesis is normative juridical research which includes research on regulations, principles, rules and various legal definitions relating to exclusive copyright license agreements using secondary data sources or data obtained through materials. library material. The analysis of the discussion of the problem formulation in this study uses the statute approach. The results of the study show that the recording of an exclusive copyright license agreement will provide legal protection in the case of proof of convenience in the event of a dispute in the future and provide legal protection to third parties if related to the license agreement. Moreover, as stated in the guidelines of the Business Competition Supervisory Commission's regulation, it is stated that the license agreement that is excluded in the business competition law is a licensing agreement that has fulfilled the provisions of the legislation, namely the obligation to register a license agreement. To maintain exclusive rights in an exclusive copyright license agreement, the licensee can make a civil or criminal claim to protect the rights of the copyright holder and license holder if there is a violation related to the copyright object.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian lisensi eksklusif, Lisensi Hak Cipta