Relasi Sipil-Militer di Aras Lokal (Studi Atas Hubungan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman dengan Militer dalam Pelaksanaan Program Upaya Produksi Khusus Padi, Jagung, Kedelai di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2017)

ANGGALIH BAYU MUH KAMIM, Dr. Amalinda Savirani, M.A

2019 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Pemerintahan Joko Widodo mendorong pelibatan TNI untuk mengenjot produksi pangan melalui program Upsus Pajale. Tentara dikerahkan dari tingkat pusat sampai daerah bekerjasama dengan jajaran Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan program. Tentara dilibatkan dalam program pangan di daerah disebabkan dianggap mampu menggerakkan petani untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah Kabupaten Sleman berusaha memanfaatkan program Upsus Pajale dengan pelibatan tentara untuk membantu menyukseskan program di tengah melemahnya sumber daya pertanian daerah. Studi ini akan melihat pelaksanaan peran yang dilaksanakan tentara dalam program pangan di Kabupaten Sleman sebagai konsekuensi dari instruksi dari pusat. Pendalaman terhadap peran tentara dalam program pangan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa militer tidak mengambil tugas dari jajaran dinas pertanian sebagai institusi sipil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha menggambarkan mengenai relasi antara Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman dengan pihak tentara yakni Kodim Sleman dalam pelaksanaan program Upsus Pajale Tahun 2015-2017. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti tergantung pada tingkat keragaman atau variasi informasi yang digali (snowball sampling). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi semi partisipasi, wawancara semi terstruktur, wawancara terstruktur, dan triangulasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi tumpangtindih peran antara satuan tentara dengan dinas pertanian dalam pelaksanaan Upsus Pajale. Pengerahan satuan militer justru menyebabkan tentara lebih banyak terlibat dalam produksi pertanian. Akibatnya, peran tentara telah melebihi wewenang institusi sipil dalam mengejar target produksi pangan pada program Upsus Pajale. Hal ini berdampak buruk pada semakin melemahnya institusi penyuluhan pertanian dan tantangan bagi pelaksanaan profesionalisme militer.

Joko Widodo's government encouraged the involvement of the TNI to boost food production through the Upsus Pajale program. The army was deployed from the central level to the regions in cooperation with the ranks of the Ministry of Agriculture in implementing the program. The army was involved in the regional food program because it was considered capable of moving farmers to achieve food self-sufficiency. The Sleman Regency Government is trying to take advantage of the Upsus Pajale program by involving soldiers to help make the program a success in the midst of the weakening of regional agricultural resources. This study will see the implementation of the role carried out by the army in the food program in Sleman Regency as a consequence of instructions from the center. A deepening of the role of the army in the food program needs to be carried out to ensure that the military does not take on the duties of the agricultural service as a civilian institution. This research is a descriptive qualitative research that seeks to describe the relationship between the Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry of Sleman Regency with the army namely the Sleman District Military Command in the implementation of the 2015-2017 Upsus Pajale program. The number of informants is not determined exactly depending on the level of diversity or variation of information extracted (snowball sampling). Data collection is done through semi-participation observation, semi-structured interviews, structured interviews, and triangulation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, verification and conclusion drawing. The results showed that there was an overlap between the role of the army unit and the agriculture service in the implementation of Upsus Pajale. The deployment of military units actually causes the army to be more involved in agricultural production. As a result, the role of the army has exceeded the authority of civilian institutions in pursuing food production targets in the Upsus Pajale program. This has a negative impact on the weakening of agricultural extension institutions and challenges for the implementation of military professionalism.

Kata Kunci : Peran Tentara, Program Pangan, Institusi Sipil