PERLINDUNGAN HUKUM KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL BAGI ORGANISASI KEMASYARAKATAN PASCA DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017

MUHAMMAD NAJID AUFAR, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL BAGI ORGANISASI KEMASYARAKATAN PASCA DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 Oleh : Muhammad Najid Aufar dan Richo Andi Wibowo INTISARI UU Nomor 16 Tahun 2017 merupakan Undang-Undang yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan ormas tanpa melalui proses di pengadilan terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlidungan hukum terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi organisasi kemasyarakatan ditinjau dari standar internasional dan nasional, serta untuk menganalisis kesesuaian substansi asas contrarius actus yang terbakukan di dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 telah sesuai dengan standar internasional dan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum hak berserikat dan berkumpul dalam standar internasional didasarkan pada UDHR, ICCPR, dan Prinsip Siracusa, sedangkan di dalam hukum nasional berdasarkan Pasal 28E UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2013, dan UU Nomor 16 Tahun 2017. Pengaturan ormas merupakan amanat konstitusi untuk melindungi hak berserikat dan berkumpul, sehingga pembatasan yang dilakukan negara dalam bentuk sanksi harus dilakukan berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Pembubaran ormas yang berdasarkan asas contrarius actus, tidak sesuai dengan perlindungan hak berserikat dan berkumpul serta sistem hukum administrasi negara, sehingga perlu dilakukan perubahan yang pada intinya pembubaran ormas harus dilakukan melalui proses di peradilan terlebih dulu.

LEGAL PROTECTION OF FREEDOM OF ASSEMBLY AND ASSOCIATION FOR COMMUNITY ORGANIZATION AFTER ASSIGNED OF LAW NUMBER 16 OF 2017 By : Muhammad Najid Aufar dan Richo Andi Wibowo ABSTRACT Law Number 16 of 2017 is the law assigning of Perppu Number 2 of 2013 which gives the authority to the government to dissolve community organization without going through a court process. This study aims to analyze the concept of legal protection of freedom of association and assembly for community organization in terms of international and national standards, and to analyze the appropriateness of the substance of the contrarius actus principle that is standardized in Law Number 16 Year 2017 in accordance with international and national standards. This research is a normative legal research was carried out by researching library materials or secondary data, which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The research was carried out by law and conceptual approach. Data is collected by studying documents the laws and regulations relating to research which are then processed and analyzed descriptively-prescriptive. The results of this study conclude that the legal protection of the right to association and assembly in international standards is based on the UDHR, ICCPR, and Siracusa Principles, whereas in national law based on Article 28E of the 1945 NRI Constitution, Law Number 39 of 1999, Law Number 17 of 2013, and Law Number 16 of 2017. Community organization arrangements constitute the mandate of the constitution to protect the right of association and assembly, so restrictions imposed by the state in the form of sanctions must be based on Article 28J paragraph (2) of the 1945 NRI Constitution. Dessolution of community organization that is based on the contrarius actus principle is not in accordance with the legal protection of the rights of association and assembly as well as the administrative law system, so it is necessary to make changes that are essentially dissolution of community organization must be done through the process in court.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Berserikat dan Berkumpul, Organisasi Kemasyarakatan, Asas Contrarius Actus