Konstruksi Sosial dalam Desain Kebijakan terhadap Masyarakat Adat (Studi Kasus Komunitas Masyarakat Talonang di Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat)

NURMIRHAM, Prof. Dr. Yeremias Torontuan Keban, MURP.

2019 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik menjadi alat utama dalam menjamin kesetaraan hak masyarakat sebagai warga negara. Kebijakan publik harus dapat memastikan bahwa semua orang dianggap layak dan berhak dalam pelaksanaan pemerintahan. Namun, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka menerima perlakuan yang sangat berbeda dalam kebijakan publik. Kebijakan telah menjadi sarana utama untuk melegitimasi, memperluas, dan bahkan menciptakan populasi yang berbeda. Kebijakan publik dapat menciptakan kelompok yang sebelumnya tidak pernah ada ataupun melemahkan bahkan menghilangkan kelompok masyarakat yang ada. Kelompok masyarakat diidentifikasi dan dikonstruksi sebagai kelompok sasaran sebuah kebijakan berdasarkan kelayakannya dalam menerima hak yang sama sebagai warga negara Melalui legitimasi negara, perbedaan di antara kelompok hasil konstruksi ini menjadi semakin lebar, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, kecuali ditantang oleh gerakan sosial dan kebijakan publik yang berlawanan. Komunitas masyarakat adat merupakan salah satu contoh kelompok masyarakat yang kerap mendapat perlakuan yang berbeda dalam hukum dan pemerintahan oleh negara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, serta analisis dengan teori social construction and policy design, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi sosial dalam desain kebijakan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, melalui penelitin ini peneliti juga ingin mengkaji secara lebih mendalam tentang faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi desain kebijakan terhadap keberadaan komunitas masyarakat Talonang di Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain kebijakan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Sumbawa Barat sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial perumus kebijakan terhadap keberadaan masyarakat adat. Konstruksi sosial perumus kebijakan itu sendiri dipengaruhi oleh sejarah Kesultanan Sumbawa pada masa lalu dan keberadaan Lembaga Adat Tana� Samawa (LATS) Kamutar Telu pada saat ini. Konstruksi sosial secara internal oleh komunitas masyarakat Talonang melalui cerita, sejarah, dan mitos keberadaannya yang diperkuat dengan advokasi Ornop AMAN dan pemberitaan melalui media massa, mempengaruhi kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berupa penerapan kebijakan dalam bentuk program/kegiatan. Sebagai bagian dari warga Kabupaten Sumbawa Barat, dan karena keberadaannya sebagai penduduk asli Talonang, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan kebijakan inklusif dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan komunitas masyarakat Talonang, terutama dalam pengelolaan lahan yang dulu merupakan bagian dari perkampungan mereka sebelum diluluhlantakkan bencana tsunami pada tahun 1977.

Public policy is the main tool in ensuring equality of the rights of the people as citizens. Public policy must be able to ensure that all people are deemed to be worthy and reserve the right in the implementation of the government. However, there is a number of evidence that shows that they receive very different treatment in public policy. Policy has become the main means of legitimizing, expanding and even creating different populations. Public policy can create groups that have never existed before or weaken or even eliminate existing community groups. Community groups are identified and constructed as the target group of policies based on their expediency in receiving the equal rights as citizens. Through the legitimacy of the state, the differences between these constructed groups have become socially, economically and politically wider unless challenged by social movements and opposite public policy. Indigenous communities are one of the examples of community groups that often get different treatment from the state in terms of law and government. By utilizing qualitative research methods and case study approaches, as well as employing the social construction and policy design theory in analyzing the cases, this study aims to gain a comprehensive understanding on social construction in policy design for indigenous people in West Sumbawa Regency. In addition, through this research the researcher also wants to examine more deeply factors that influence the policy design towards the existence of the Talonang community in West Sumbawa Regency. The results of this study indicate that the policy design of indigenous peoples in West Sumbawa Regency is strongly influenced by the social construction of policy makers towards the existence of indigenous people. The social construction of the policy makers themselves was influenced by the history of the Sumbawa Sultanate in the past and the existence of the Customary Institution of Tana �Samawa (LATS) Kamutar Telu at the recent time. Internal social construction by the Talonang community through stories, history, and myths of existence which are strengthened by the advocacy of NGO AMAN and reports through mass media, has influenced the government policies of West Sumbawa Regency through the implementation of policies in the form of programs / activities. As part of the residents of West Sumbawa Regency, and because of its existence as native Talonang, the government of West Sumbawa Regency applies an inclusive policy to deal with issues related to the existence of Talonang community, especially related to management of the land that was once part of their village prior the tsunami destroying the village in 1977.

Kata Kunci : Desain kebijakan, Konstruksi sosial, Masyarakat adat, Sumbawa Barat