LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA KESEHATAN INDONESIA DALAM KERANGKA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

SEPTA ADI PRASETYA, Dr. Subando Agus Margono, M.Si.

2019 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati bahwa perdagangan bebas jasa menjadi bagian integral dari ASEAN Economic Community (AEC). Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi ASEAN dalam meningkatkan pembangunan ekonomi negara-negara anggotanya. Beberapa kerangka kerja seperti AFAS, MRA, dan MNP disusun sebagai tindak lanjut dari upaya ASEAN dalam memperdalam komitmennya untuk meliberalisasikan perdagangan jasa. Sebagaimana yang tertuang dalam AEC Blueprint, ada beberapa sektor jasa yang kemudian disepakati sebagai sektor prioritas dalam mendukung upaya liberalisasi perdagangan jasa, salah satunya adalah sektor jasa kesehatan. Sayangnya, pada sektor jasa kesehatan muncul permasalahan di Indonesia baik dari sisi kebijakan, tata kelola, sertifikasi, maupun standar kompetensi yang dinilai menghambat dalam upaya liberalisasi perdagangan jasa, khususnya di bidang kesehatan. Penelitian ini berusaha melihat sejauh mana kebijakan domestik Indonesia mencerminkan komitmennya dalam mengatur perdagangan jasa kesehatan untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN di bawah kerangka AEC. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menjawab pertanyaan utama tentang bagaimana respons pemerintah Indonesia terhadap adanya liberalisasi perdagangan jasa kesehatan dalam kerangka AEC.

ASEAN member states have agreed that free trade of services is an integral part of the ASEAN Economic Community (AEC). This is done as one of ASEAN's strategies in increasing the economic development of its member states. Several frameworks such as AFAS, MRA, and MNP were prepared as a follow-up to ASEAN's efforts to deepen its commitment to liberalize trade in services. As stated in the AEC Blueprint, there are some services sectors which are then agreed as the priority sectors in supporting the liberalization of trade in services, one of which is health services sector. Unfortunately, in the health services sector problems arise in Indonesia, both in terms of policies, governance, certification, and competency standards that are considered to be hindering the liberalization of trade in services, particularly in the health sector. This study attempted to see the extent to which the domestic policy of Indonesia reflect its commitment in regulating the trade in health services to realize the ASEAN economic integration under the AEC framework. In addition, this study also attempted to answer the main question about how the Indonesia government responds to the liberalization of trade in health services within the AEC framework.

Kata Kunci : ASEAN, AEC, Trade Liberalization, Health Services, AFAS, MRA, MNP.