KAJIAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN TERKAIT DENGAN KEABSAHAN LELANG SECARA LANGSUNG OLEH PERBANKAN ATAS OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT (Studi Putusan Nomor 57/Pdt/2018/PT MDN)

INGGIT TRI BUHANA TD, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim terhadap keabsahan lelang secara langsung oleh kreditur atas objek jaminan Hak Tanggungan debitur yang telah melalui restrukturisasi kredit berdasarkan studi putusan nomor 57/Pdt/2018/PT MDN). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan melalui studi dokumen yang didukung dengan hasil wawancara narasumber dari kalangan Akademisi dan Praktisi. Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kajian asas keadilan dalam putusan aquo dilihat dari tindakan hakim yang tidak memihak siapapun karena semua sama dihadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan Debitur telah wanprestasi, demikian pula hakim membenarkan akan adanya penagihan pelunasan sisa kredit penggugat. Kajian asas kepastian dalam pelaksanaan lelang eksekusi mendasarkan pada Pasal 6 jo. Pasal 20 UUHT dan aturan mengenai petunjuk pelaksanaan lelang yang diatur dalam PMK Nomor 27/PMK.06/2016. Keabsahan lelang eksekusi tetap dapat dilakukan sampai batas yang telah ditentukan. Kajian asas kemanfaatan merujuk pada The Greatest Happiness Theory sebagaimana diutarakan Jeremy Bentham. Kemanfaatan telah dirasakan kedua belah pihak, hal ini terlihat dengan tidak adanya upaya hukum lagi (banding). Putusan hakim ini telah memberikan kesempatan kepada Debitur untuk memanfaatkan waktu meningkatkan kualitas kreditnya demikian juga kepada Kreditur diberikan kepastian hukum memanfaatkan objek jaminan untuk di eksekusi per Desember 2019 manakala Debitur masih gagal.

This study aims to know and assess the principles of justice, judicial certainty, and expediency in the judge's ruling on the validity of the auction directly by his creditors on the object of guaranteed lithological dependency that has been through a restricting of credit based on a ruling study of the number 57/Pdt/2018/PT MDN). The data used in this study are secondary data, which is found in literature through the study of documents supported by interviews from sources in academia and practitioners. Data collected is qualitatively analyzed and made into descriptive research reports. Based on the research it's learned that the principles of justice in The aquo ruling are based on the actions of an impartial judge because they are equal before the law. Based on his legal consideration, the court declared the debtors had an achievement, as did the judge in favor of billing the plaintiff's acquittal. The principle of certainty in executing an execution auction based on article chapter 6 Jo. Article 20 of the UUHT and the rules regarding the procedures for conducting auctions as stipulated in PMK 27 of 2016. The legality of the execution auction can remain in place to the predetermined limits. A study of the principle of expedience refers to the greatest happiness theory as Jeremy Bentham said. Perception has been felt both sides, showing the lack of further legal efforts (appeal). The judge's verdict had provided the debtors an opportunity to take advantage of the time, increasing the quality of the credit, as was the creditor, given legal assurance, to use a bail object for execution per December 2019 while the debtor was still failing.

Kata Kunci : Restrukturisasi Kredit, Parate Eksekusi, Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan., Credit Restructuring, Execution Parate, Principle of Justice, Judicial Absolutes and Benefits.