ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DAN POLA ALOKASI BELANJA DAERAH

YUDI ADITIA, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus.,Ph.D.,CA.

2019 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Tujuan-Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adakah pola alokasi belanja tertentu dalam hubungan dengan keterjadian korupsi pemerintah daerah. Design/Metodologi/Pendekatan- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis komparasi terhadap perencanaan belanja pemerintah daerah dengan nilai indeks persepsi korupsi diatas rata-rata dengan pemerintah daerah dengan nilai indeks persepsi korupsi dibawah rata-rata. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa lampiran APBD masing-masing kelompok pemerintah daerah tersebut. Temuan- Pola alokasi belanja tertentu pada pemerintah daerah dengan nilai IPK di bawah rata-rata. Pola alokasi tersebut dibedakan menjadi tiga level pola alokasi belanja. Pada level tiga pola alokasi belanja tertentu terdapat pada belanja hibah, belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan contoh pola alokasi belanja pada level empat terdapat pada belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi, belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat, honorarium PNS, honorarium non PNS, belanja jasa kantor, belanja makanan dan minuman dan belanja modal peralatan dan mesin. Contoh pola alokasi belanja pada level 5 terdapat pada belanja jasa narasumber atau tenaga ahli, belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan, belanja makanan dan minuman kegiatan dan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor. Batasan/Implikasi-Penelitian ini memiliki implikasi pada praktisi auditor dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk lebih waspada pada pola belanja tertentu pada pemerintah daerah. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah tidak melakukan penelitian langsung pada keempat pemerintah kota yang menjadi objek penelitian, yaitu Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pekanbaru. Originalitas/Nilai-alokasi belanja tertentu pada perencanaan belanja dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kewaspadaan atas tindak pidana korupsi pada belanja pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini menghubungkan faktor kapabilitas pejabat daerah dalam menentukan perencanaan belanja daerah yang beresiko adanya tindak pidana korupsi.

Abstract Objective-This study aims to analyze whether there is a correlation between certain patterns of expenditure allocation and corruption of regional government. Design/Methodology/Approach - This research employed a descriptive qualitative approach by analyzing the comparison of expenditure planning in regional governments having an above-average score of corruption perceptions index (CPI) and that in regional governments having a below-average score of corruption perceptions index (CPI). Data consisted of secondary data taken from appendices of regional budget from each regional government group. Findings - There are certain patterns of expenditure allocation in regional governments with below average-score of CPI. The allocation patterns are divided into three levels of expenditure allocation patterns. At level three, certain expenditure allocation pattern is found in grant expenditure, direct employee expenditure, goods and service expenditure, and capital expenditure. At level four, expenditure allocation pattern includes grant expenditure to agencies/institutions/organizations, grant expenditure for community groups/members, civil servant honorarium, non-civil servant honorariums, office services expenditure, food and beverage expenditure and capital expenditure for equipment and machinery. Meanwhile, at level five, expenditure allocation pattern includes resource persons or expert service expenditure, service expenditure for supporting personnel implementing activities, food and beverage expenditure activities and capital expenditure for procurement of motorized land transportation means. Limitations/Implications - This research has an implication that practitioners of auditors and prevention and eradication of money laundering crimes should be more aware of certain expenditure patterns in regional governments. The limitation of this research is that it was not conducted directly at the four municipal governments in question, namely Makassar City Government, Medan City Government, Pontianak City Government, Pekanbaru City Government. Originality/Value- Certain expenditure allocation in expenditure planning can be made as a reference to increase awareness of corruption crime in regional governments' expenditure. In addition, this research correlates the capability of regional officials in determining regional expenditure planning that is at risk of corruption crime.

Kata Kunci : fraud, korupsi, indeks persepsi korupsi, belanja daerah.