PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BERSTATUS SEBAGAI TERPIDANA KORUPSI

HILMY INSANA P., Dr. Oce Madril, S.H., M.A.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai terpidana kasus korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Selain itu untuk mengetahui bagaimana kondisi produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai terpidana kasus korupsi apakah sudah memenuhi asas kepastian hukum atau tidak. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif dengan menggunakan data sekunder berupa kajian peraturan perundang-undangan dan literatur yang tersedia. Adapun hasil penelitian ini adalah adanya beberapa perbedaan konsep penegakan disiplin pada PNS yang berstatus sebagai terpidana kasus korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS pengaturan terkait penegakan disiplin meluas dan terinci. Sedang sebaliknya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS yang terbatas dan tidak terinci. Ditemukan beberapa permasalahan pengaturan antara kedua PP tersebut, diantaranya adalah: tidak adanya dasar pemanggilan PNS yang diduga terkait kasus korupsi; tidak adanya kriteria pemanggilan PNS yang diduga terkait kasus korupsi; potensi kerugian keuangan negara; perbedaan mekanisme pemberhentian sementara dengan mekanisme pembebasan sementara; perbedaan hukuman disiplin sedang dan berat antara PP Disiplin PNS dengan PP Manajemen PNS; perbedaan terkait batas waktu berlakunya pemberhentian; terbitnya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional; mekanisme penyampaian putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

This study aims to determine and analyze the disciplinary enforcement mechanisms of Civil Servants with the status of convicted corruption cases based on Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants and Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants. In addition, to find out how the conditions of legal products issued by the Government are related to discipline enforcement for Civil Servants who have the status of convicted corruption cases whether they have fulfilled the principle of legal certainty or not. The method of this research is descriptive normative research using secondary data in the form of legislation studies and available literature. The results of this study are the existence of several differences in the concept of disciplinary enforcement on civil servants who have the status of convicted corruption cases. Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants arrangements related to the enforcement of widespread and detailed discipline. Whereas in contrast to Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants who are limited and not detailed. Several regulatory problems were found between the two government regulations, including: the absence of a basis for calling on civil servants suspected of being involved in corruption cases; no criteria for calling civil servants suspected of being related to corruption cases; potential loss of state finances; the difference mechanism of temporary dismissal with a temporary release mechanism; the difference between moderate and severe disciplinary penalties between civil servant disciplines regulation and civil service management regulation; differences regarding the deadline for dissmisal; the rising of a Joint Decree between the Minister of Home Affairs, the Minister of Administrative Reform, and the Head of the National Personnel Agency; mechanism for submitting court decisions that have permanent legal force.

Kata Kunci : Penegakan, Hukuman, Disiplin, PNS, Korupsi.