PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN

DHENNIA AUDRI H, Anugrah Anditya, S.H., M.T.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji praktik penetapan besaran BPHTB terutang serta alasan pertimbangannya oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura serta meninjau praktik penetapan besaran BPHTB terutang tersebut berdasarkan Asas Kepastian Hukum di bidang perpajakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan problematik baru atau eksploratif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan proses berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penetapan besaran BPHTB terutang oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura dilakukan dengan mengesampingkan sistem Self-Assesment yaitu mengenai penghitungan besaran BPHTB terutang dilakukan oleh petugas berdasarkan harga pasar dan penetapan BPHTB terutang dilakukan sebelum Wajib Pajak menyatakan besaran utang pajak dalam SSPD. Penggunaan harga pasar sebagai dasar pengenaan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak ada peraturan hukum yang berlaku di Kota Jayapura, yang mendasari penggunaan harga pasar untuk menggantikan harga transaksi. Penyimpangan terhadap sistem Self-Assesment menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.

This research aims to know and to study the stipulation practice of the amount of acquisition of the right to land tax debt and its motives by Jayapura Regional Income Agency, and also to study the stipulation practice of the amount of acquisition of the right to land tax debt based on the Legal Certainty Principle in taxation field. The research uses normative and empirical legal research methods. The characteristic of this research is to find a new problem or explorative. The research uses primary data and secondary data. Primary data is obtained from the respondents using questionnaire and interview guidelines. Secondary data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis uses the qualitative analysis method and the conclusion is obtained using the inductive thinking process. The result of the research indicates that the stipulation practice of the amount of the right to land tax debt by Jayapura Regional Income Agency was done by setting aside the Self-Assesment system, namely regarding the calculation of the amount of acquisition of the right to land tax debt by officers based on market prices and the determination of acquisition of the right to land tax debt carried out before the Taxpayer stated the amount of tax debt in the local tax deposit (SSPD). The use of market prices as a basis for imposition is not by statutory provisions, and there is no legal regulation in force in the City of Jayapura, which underlies the use of market prices to replace transaction prices. Deviations from the Self-Assessment system create injustice and legal uncertainty for both the Taxpayers and the Jayapura Regional Income Agency.

Kata Kunci : Praktik Penetapan, BPHTB, Asas Kepastian Hukum/Stipulation Practice, The Acquisition of The Right to Land Tax Debt, Legal Certainty Principle