KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PEMEGANG PROTOKOL YANG AKTANYA BATAL DEMI HUKUM (Studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor 22/PDT/2012/PT.JBI)

HAFIDZ AZIZ I, Dr. Djoko Sukisno, S.H.,C.N

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pemegang protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah lain dan kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibebankan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah pemegang protokol yang aktanya dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 22/PDT/2012/PT.JBI. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder. Cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, menggunakan teknik wawancara kepada narasumber. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PPAT pemegang protokol seharusnya memiliki pertanggung jawaban hukum hanya sebatas menyimpan, merawat dan menjaga protokol yang diserahkan dari PPAT sebelumnya sebagai dokumen negara untuk sampai batas waktu tertentu yang dimana nantinya akan disampaikan kepada lembaga pengawas. PPAT pemegang protokol seharusnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara materiil dari peristiwa hukum yang termuat di dalam akta tersebut dikarenakan PPAT pemegang protokol bukan pihak yang membuat. Membebankan kewajiban kepada seseorang yang tidak melakukan perbuatan hukum tersebut atau membebankan kepada seseorang yang tidak melakukan kesalahan adalah tindakan yang tidak proporsional. PPAT pemegang protokol membutuhkan peraturan yang mengatur khusus mengenai kewajiban-kewajiban dari PPAT pemegang protokol. Peraturan mengenai kewajiban-kewajiban dari PPAT pemegang protokol ini dimaksudkan sebagai perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi PPAT pemegang protokol. Perlindungan hukum ini dimaksudkan agar PPAT pemegang protokol memahami batasan-batasan pertanggung jawabannya.

The purpose of this research is to determine and analyze the implementation of the legal liability of the land drafting official as the protocol holder for other land deed makers and the obligations of the land deed making official charged to the land deed makers official whose protocol is declared null and void based on the decision of the Jambi High Court Judge number 22/PDT/2012/PT.JBI This research is an analytical descriptive study with the type of research used is normative research. Normative legal research is research conducted by selecting literature or secondary data. The method used by the writer in this research is through library research and field research, using interview techniques to the speakers Based on this research, it states that the PPAT protocol holder should have the responsibility only to save, treat, and maintain the protocol submitted from the PPAT before as a state document for a certain time limite which will later be submitted to the supervisory agency. The protocol holder PPAT should not be held liable materially from the legal events contained in the deed because the protocol holder PPAT is not the party making it. Imposing liability on someone who has not committed the legal act or imposed on someone who has not made a mistake is disproportionate. The protocol holder PPAT requires specific regulations governing the obligations of the protocol holder PPAT. Regulations regarding the obligations of PPAT holders of this protocol are intended as preventive legal protection for PPAT holders of protocol. This legal protection is intended so that PPAT protocol holders understand understand the limits of liability if there are problems with the protocol that is stored.

Kata Kunci : PPAT pemegang protokol, pertanggungjawaban PPAT pemegang protokol, kewajiban PPAT pemegang protokol