Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Di Wilayah Kabupaten Pangandaran

ISMA FARADIBA A, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran serta mengetahui kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris di wilayah Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka. Sampel diambil secara random (acak) dengan menggunakan teknik non purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis data disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) Kabupaten Ciamis dikarenakan belum terbentuk MPD Kabupaten Pangandaran. Faktor penyebab belum terbentuknya MPD di Kabupaten Pangandaran yaitu : (1) Notaris yang ada di Kabupaten Pangandaran berjumlah 7 (tujuh) orang sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dibentuk MPD (2) Di Kabupaten Pangandaran belum terdapat perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Hukum (3) Di Kabupaten Pangandaran belum terbentuk pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Pangandaran. Pengawasan oleh MPD Kabupaten Ciamis berupa pemeriksaan berkala setahun sekali dan pemeriksaan insidental ketika ada laporan dari masyarakat.

This study aims to determine the implementation of training and supervision for Notaries in Pangandaran and to know the policies adopted by the government in this case the Ministry of Law and Human Rights of West Java in doing the training and supervision for Notaries in the Pangandaran. This research is a kind of empirical juridical research with primary data obtained by interviews and secondary data obtained by literature study. Samples were taken randomly using non purposive sampling technique. Data analysis was performed using a qualitative approach. The results of data analysis are presented descriptively. The results of this study indicate that the training and supervision forNotaries in Pangandaran is done by the Regional Supervisory Council of Notaries (MPD) of Ciamis because the Pangandaran MPD has not yet been formed. The factors causing MPD is not yet formed in Pangandaran are: (1) Notaries in Pangandaran are 7 (seven) people so they do not meet the requirements to form MPD (2) In Pangandaran there are no universities that have Faculty of Law (3) In Pangandaran, Indonesian Notary Association (INI) Pangandaran Regency has notbeen formed yet. Supervision by Ciamis MPD in the form of periodic inspections once a year and incidental checks when there are reports from the public.

Kata Kunci : Pembinaan, Pengawasan, Majelis Pengawas Daerah.