Collaborative Governance Dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan (Studi tentang Lembaga Adat Melayu Riau di Provinsi Riau)

AFIKA AFRIANI, Dr. AG. Subarsono M.Si., M.A

2018 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau menyatakan bahwa Lembaga Adat Melayu Riau merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Visi Riau Tahun 2020 untuk menjadi pusat kebudayaan melayu di Asia Tenggara. Hal mendasar yang harus dilakukan adalah menanamkan budaya Melayu menjadi sebuah identitas yang melekat kuat pada masyarakat Riau salah satunya melalui dunia pendidikan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara pemerintah daerah Provinsi Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau dalam perumusan kebijakan pendidikandengan mengacu pada indikator collaborative governance menurut DeSeve.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan telaah dokumen, untuk menjamin validitas data menggunakan tringulasi data.Hasil dari penelitian ini bahwa Collaborative governance dalam perumusan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentanag Penyelenggaraan Pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Lembaga Adat Melayu Riau dan DPRD Provinsi Riau belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator collaborative governance menurut DeSeve yang tidak tercapai yaitu masih rendahnya komitmen pemerintah daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan perannya, adannya saling ketidak percayaan yang terjadi antara Pemerintah daerah Provinsi Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau begitupula sebaliknya, komunikasi antar aktor tidak secara keseluruhan tersampaikan dengan baik, keterbatasan sumber daya finansial dan sumber daya manusia.

A Regional Regulation of Riau Province Number 1 Year 2012 about Lembaga Adat Melayu Riau reveals that Lembaga Adat Melayu Riau is one of pillars in realizing vision of Riau in 2020 to become the center of Malay culture in Southeast Asia. The important thing to do is infusing Malay culture into an the identity that is firmly attached to the Riau community through education. This research aimed to analyze colaboration between local government of Riau Province and Lembaga Adat Melayu Riau in formulating education policy by referring to indicator of collaborative governance based on DeSeve. This research used qualitative method with study case approach. Techniques of collecting data used in this research are interview and documentation, for data validity, it used data triangulation. The result of the research showed that Collaborative governance in formulating Local Regulation Number 12 Year 2013 About Organizing Education conducted by Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Lembaga Adat Melayu Riau and DPRD Riau Province has not been optimum. It can be seen from some collaborative governance indicator based on DeSeve, which did not meet. Commitment of local government of Riau Province was still low in implementing the role, there was mutual distrust that occurred between the Riau Provincial Government and Lembaga Adat Melayu Riau as well as the opposite, communication among the actors was not revealed maximally, there was lack of financial and human resources.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Lembaga Adat Melayu Riau, Perumusan Kebijakan.