Fungsi Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.23 Tahun 2016 terkait Hak-hak Tenaga Kerja (Study Kasus BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta)

SUMIATI, Prof.Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui apa fungsi petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksaan Peraturan Pemerintah No.86 tahun 2013 dan upaya apa saja yang dilakukan petugas pemeriksa di wilayah DKI Jakarta terhadap peningkatan kepatuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada data primer sebagai data pokok dan data sekunder atau data pendukung lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analisis. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 belum berjalan maksimal dikarenakan sangat kecilnya sanksi denda yang diberikan yaitu 0,1% sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pemberi kerja. Petugas Pemeriksa terus berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dengan bekerjasama dengan instansi penegak hukum selain melakukan upaya pengawasan dan pemeriksaan sesuai amanah undang-undang.

the objective of this thesis research is to identify what the function inspector of BPJS on Employment in implementating Goverment Regulation No.86/2013 and what effort have been made inspectors in the Special Capital Region of Jakarta towards increasing compliance. the method of this research that used is judicial-empiric, in which highlighting the primary data as basic and literature research as the secondary data or supporting data research. All dataa were analyzed using qualitative method. The resulth of this study are presented in a report of descriptive analysis. Result obtained in this research is the implementation Goverment Regulation No.86/2013 not running as expected because sanction of fine is very small that is 0,1% so is not give rise to deterrent effect to employer. The inspectors always do the best for towards increasing complience employer with cooperation betwen law enforcement institution beside make an effort supervision and examinations in accordance with the law.

Kata Kunci : Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan, Penerapan sanksi administratif