Mewujudkan Transparansi Hasil Pemilu Melalui Teknologi Informasi (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pada Pemilu di Indonesia)

RYAN KAUTSAR A, Sigit Pamungkas, S.IP., MA

2019 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini merupakan kajian tentang implementasi kebijakan penggunaan teknologi informasi yaitu SITUNG pada pemilu di Indonesia dalam upaya mewujudkan transparansi hasil pemilu. Kebijakan SITUNG muncul dilatarbelakangi oleh kompleksitas penyelenggaraan pemilu yang berimplikasi terhadap lamanya proses penetapan hasil pemilu. Hal tersebut kemudian juga berpotensi membuka peluang terjadinya kecurangan dan manipulasi hasil penghitungan suara. sehingga konsekuensinya adalah hasil pemilu selalu diragukan kebenarannya. Ambisi untuk memodernisasi proses penyelenggaraan pemilu dengan memanfaatkan teknologi informasi khususnya pada tahapan penghitungan suara telah dilakukan KPU sejak awal reformasi, dan terus berkembang hingga Pemilu 2019, namun dalam pelaksanaan masih menyisakan berbagai kendala dan permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dan konsep implementasi kebijakan Model Grindle untuk melihat bagaimana keberhasilan implementasi SITUNG dari aspek konten dan konteks kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SITUNG disetiap pemilu masih belum maksimal. Kepatuhan dan responsifitas pelaksana masih menjadi kendala utama. SITUNG berhasil dalam hal keterbukaan informasi dan transparansi hasil pemilu. Namun SITUNG belum mampu memenuhi tuntutan akan hasil pemilu yang cepat dan akurat. Terbukti dari masih adanya permasalahan terhadap kompetensi penyelenggara yang kemudian mencederai prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yaitu integritas dan profesionalitas.

This research is a study of the implementation of policies on the use of information technology, namely SITUNG in Indonesian elections as an effort to realize the transparency of election results. The SITUNG policy arises from the complexity of the implementation of elections which has implications for the length of the process of determining election results. This also has the potential to open up opportunities for fraud and manipulation of vote counting results. so the consequence is that the election results are always doubted. The ambition to modernize the process of holding elections by utilizing information technology, especially at the stage of vote counting has been carried out by the KPU since the beginning of the reform, and continues to grow until the 2019 elections, but in the implementation it still leaves various obstacles and problems. This study uses a qualitative case study method and the concept of Grindle Model policy implementation to see how the successful implementation of SITUNG in terms of the content and context of the policy. The results showed that the success of SITUNG implementation in each election was still not maximal. Compliance and responsiveness of implementers is still a major obstacle. SITUNG succeeded in terms of information disclosure and transparency of election results. But SITUNG has not been able to meet the demands for quick and accurate election results. Evidenced by the still problems with the competence of the election organizers who then hurt the basic principles of holding elections, namely integrity and professionalism.

Kata Kunci : teknologi informasi, pemilu, situng, implementasi kebijakan Grindle