Pembatalan Jual Beli Lepas Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan omor 176/PDT.G/2017/PN.YYK)

ARIA KINDA M HANAPI, Dr. Djoko Sukiso, S.H.,C.N.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui dan menganalisis kajian terhadap putusan pengadilan negeri yogyakarta nomor 176/PDT.G/2017/PN.YYK yang membatalkan jual beli lepas tahun 1938 serta perlindungan hukum bagi pihak pembeli atas putusan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Sifat penelitian deskriptif, dengan Bahan penelitian adalah data sekunder melalui library research yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pembatalan Jual Beli Lepas Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 176/PDT.G/2017/PN.YYK) sudah sesuai ketentuan hukum adat yakni tunai, terang dan riil akan tetapi karena terjadi tahun 1938 dan obyek tanahnya adalah peninggalan tanah kolonial belanda maka berlaku juga ketentuan tentang tanah kolonial Belanda. Peralihan hak atas tanah untuk tanahtanah kolonial Belanda tidak terjadi pada saat penyerahan uang seperti ketentuan hukum adat akan tetapi terjadi pada saat didaftarkannya atau dibuatkannya akta balik nama di kantor pertanahan sehingga akibat hukumnya tanah Verponding tersebut masih menjadi milik penjual namun setelah berlakunya UUPA tanah tersebut menjadi tanah milik negara karena pihak penjual belum mengkonversi tanahnya hingga sekarang. Perlindungan hukum untuk pihak pembeli dan ahli warisnya dapat mengajukan gugatan baru meminta ganti kerugian pengembalian uang yang telah di bayarkan, sedangkan bentuk perlindungan hukum untuk pihak penjual dan ahli warisnya adalah dengan mengkonversi tanah Verponding tersebut karena setelah berlakunya PP24 untuk tanah-tanah peninggalan kolonial dan adat masih bisa di mohonkan kembali dengan dalil pembuktian hak-hak lama

The purpose of this research is to know and analyze the assessment of the decree of the Yogyakarta District Court number 176/PDT. G/2017/PN. YYK which cancelled the sale of 1938 and the legal protection of the buyer on the decision. This research is a type of normative research with a legal approach (of approach) as well as case approach. The nature of descriptive research, with research material is secondary data through library research consisting of primary legal material and secondary legal material. Cancellation Of Sale And Purchase Of Land Rights In 1938 By The District Court (Study Decision Number 176/PDT.G/2017/PN.YYK) The transition of rights to the land has been in accordance with the principle of the transitional rights to the soil according to customary law that is cash, light and real, but because it occurs in 1938 and the land object is relics of the Dutch colonial land then also apply provisions About the Dutch colonial land. The transition of land rights to the Dutch colonial lands does not occur at the time of surrender of money such as the provisions of customary law but occurs at the time of the list or made the deed behind the name in the land office so that the consequences of land The eigendom still belonged to the seller but after the validity of the UUPA the land became state-owned land because the seller had not converted its land until now. Legal protection for the purchaser and its heirs may file a new lawsuit requesting indemnity of the paid refund, while the legal protection form for the seller and its heirs is to convert the land Eigendom because after the validity of the PP24 for colonial relics and customs can still be re-the reformer with evidence of proof of old rights

Kata Kunci : Tanah adat, tanah kolonial, pendaftaran tanah