ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (e-LHKPN) PADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SULAWESI TENGGARA

ASRIN, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dari sebuah kebijakan berhasil tidaknya tujuan yang telah ditetapkan, dengan mekanisme penyampaian yang kompleks mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, pencegahan dini terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dilingkup Penyelenggara Negara dengan pelaporan secara elektronik (e-LHKPN) kondisi infrastruktur yang belum memadai, serta wilayah 3T menjadi tantangan dalam implementasi meraih tujuan dan sasaran kebijakan. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan yang merupakan tahap dari proses penetapan undang-undang dalam upaya untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan dan juga tahap penting dalam menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan publik pada implementasinya. Penelitian dilakukan pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Dengan memilih informan secara purposive sampling sesuai kondisi fisik instansi, pengetahuan pelaporan, serta kerawanan kinerja instansi dari KKN sesuai tujuan LHPKN pada pejabat daerah Eselon II, menggunakan informan kunci Inspektorat dan Admin kantor. Hasil penelitian menunjukan kebijakan e-LHKPN pada pejabat daerah Eselon II terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 dengan adanya tekanan dari peraturan Bupati, akan tetapi masih belum maksimal karena dari beberapa informan memang belum mengetahui mengenai sasaran dari kebijakan hanya menjadikan kebijakan tersebut sebagai pemenuhan administrasi jabatan agar mereka tidak dikatakan lalai sehingga lembaga monitoring Inspektorat masih perlu memberikan pemahaman bukan saja tata cara pelaksanaan kebijakan agar dapat dilaksanakan secara optimal terutama tujuan dan sasaran kebijakan dimengerti agar mencegah dan menciptakan pejabat daerah bebas dari praktek korupsi. Dengan beberapa faktor yang mempengaruhi yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, disposisi implementor. perlu adanya dukungan sumber daya yang maksimal agar implementasi pelaporan e-LHKPN sesuai sasaran dan tujuan kebijakan mulai dari peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang teknologi maupun ketersediaan sumber daya non-manusia dengan ketersediaan jaringan internet yang merupakan faktor utama pelaporan secara online. Dan juga menekankan bahwa e-LHKPN mempunyai maksud dan tujuan mencegah dan meminimalisir terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Policy implementation is an important stage of a successful policy or not the objectives set, with a complex delivery mechanism that influences the successful implementation of public policies. Corruption Eradication Commission's Policy Number 07 Year 2016 regarding Procedures for Registration, Announcement, Early Prevention of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices covered by State Administrators with electronic reporting (e-LHKPN) inadequate infrastructure conditions, and 3T areas are a challenge in the implementation of achieving the goals and objectives of the policy. This study aims to determine the implementation of the policy which is the stage of the process of determining the law in an effort to achieve the goals set and also an important stage in determining the success or failure of a public policy on its implementation. The study was conducted in the Disadvantaged, Frontier, and Outermost (3T) areas using a qualitative approach through interviews and documentation. By selecting informants by purposive sampling according to the agency's physical conditions, reporting knowledge, as well as the insecurity of agency performance from KKN according to LHPKN objectives to Echelon II regional officials, using key Inspectorate and Office Admin key informants. The results showed the e-LHKPN policy in Echelon II regional officials continued to increase from 2016 to 2017 with pressure from the Regents' Regulations, but it was still not maximal because some informants did not know about the objectives of the policy only making the policy as fulfillment administrative positions so that they are not said to be negligent so that the Inspectorate monitoring institution still needs to provide an understanding not only the procedures for implementing the policy so that it can be optimally implemented especially the goals and objectives of the policy are understood in order to prevent and create regional officials free from corrupt practices. With several factors that affect the policy standards and objectives, resources, communication between organizations and implementing activities, the disposition of the implementor. Maximum resource support is needed so that the implementation of e-LHKPN reporting is in accordance with the goals and objectives of the policy, ranging from improving the ability of human resources in the field of technology as well as the availability of non-human resources to the availability of the internet which is the main factor for online reporting. And also emphasized that e-LHKPN has the intent and purpose of preventing and minimizing the occurrence of KKN practices.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, e-LHKPN.