Upaya Perumusan Pengaturan Kapal Pengolah Ikan serta Kebijakan Hukum Pidananya

MOHAMAD RIFKI, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Pengetatan usaha perikanan tangkap diiringi kelonggaran investasi asing di bidang pengolahan ikan, menarik minat pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perikanan dengan menggunakan kapal pengolah ikan, hanya saja pengaturan perizinannya belum ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kebutuhan hukum pengaturan kapal pengolah ikan; aspek-aspek apa saja yang perlu diatur; serta penggunaan kebijakan hukum pidananya. Penelitian ini dilakukan secara normatif-empiris dengan meneliti data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara kepada narasumber dan responden terkait usaha perikanan, sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Data yang diolah kemudian dianalisis secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan hukum pengaturan kapal pengolah ikan didapati dari rencana pembangunan nasional, termasuk kebijakan pengelolaan perikanan yang memberikan dampak pada peningkatan produksi perikanan. Sehingga kebutuhan tersebut tidak hanya datang dari adanya pengajuan permohonan pelaku usaha perikanan untuk mengoperasikan kapal pengolah ikan. Adapun aspek yang perlu diatur setidaknya meliputi subjek dan objek hukum; hubungan hukum; dan akibat hukum. Pengaturan tersebut perlu melihat adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi dari pengaturan kapal pengolah ikan melalui kebijakan hukum pidana, yang dirumuskan dalam satu kesatuan sistem hukum pidana dan perlu memenuhi proporsionalitas ancaman sanksi dengan membuat parameternya. Selain itu perlu juga diperjelas aturan pelaksanaan pidananya.

The tightening of capture fishery business and the ease of foreign investment in the fish processing sector has attracted business agents to conduct fishery activities using fish processing vessels. However, their license has not been regulated by the Fishery Law. This research is aimed to shed a light on and analyze the legal needs of regulation of fish processing vessels; what aspects should be regulated; as well as its penal policy. This is normative and empirical legal research using primary and secondary data. The primary data were obtained from interviews with interviewees and respondents concerning fishery activities. The secondary data were comprised of primary, secondary and tertiary legal materials. This research used statute, conceptual and comparative approaches. Data processed were then prescriptively analyzed. It can be concluded that it is necessary to regulate fish processing vessels based on the national development plan with fishery management policy to increase fishery production, and stimulate fishery business agents to submit requests to operate fish processing vessels. The aspects to regulate are the persons (the subjects) and the objects; the legal relations; and the legal consequences. The regulation should take into consideration the legal interest to protect from the regulation of fish processing vessels through penal policy formulated in a penal system and set the parameters of sanctions in order that it is proportional and implementable.

Kata Kunci : Kapal Pengolah Ikan/Fish Processing Vessels, Pengaturan/Regulation, Penggunaan Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy