Laporkan Masalah

PERAN DAN MEKANISME KERJASAMA ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

MUSFIAH TIKA ARFIANA, Sri Wiyanti Eddyono, SH, LLM (HR), Ph.D

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tentang penyidik Narkotika di Indonesia. Serta mengetahui dan menganalisis peran dan mekanisme kerjasama antara penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam pengungkapan tindak pidana Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggabungkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa responden dan narasumber, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia pernah 4 (empat) kali memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika. Pengaturan tentang penyidik Narkotika di Indonesia berdasarkan pemberlakuan keempat peraturan perundang-undangan terdapat dalam HIR untuk peraturan perundang-undangan yang muncul sebelum adanya KUHAP dan KUHAP untuk peraturan perundang-undangan yang muncul setelah tahun 1981. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional sama-sama berperan dalam pengungkapan tindak pidana Narkotika. Mekanisme kerjasama antara penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam pengungkapan tindak pidana Narkotika dilakukan melalui mekanisme formal dan mekanisme informal.

This research aims to analyze the regulation of Narcotics investigator in Indonesia. As well as find out and analyze job description and cooperation mechanism between Indonesian National Police investigator and National Narcotics Board investigator in disclosure of Narcotics crime. This research is a normative-empirical legal research because it combines two types of research data, this is primary data and secondary data. Primary data is the result of interviews with some respondent and resource persons, meanwhile the secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis of the data used in this research is qualitative and describe describtively. The results of this research is Indonesia has 4 (four) times replaced legislation of Narcotics crime. The regulation on Narcotics investigators in Indonesia based on the four legislations is contained in the HIR for legislation before existence of KUHAP and KUHAP for legislation after 1981. Indonesian National Police investigator and National Narcotics Board investigator have the same job in disclosure of Narcotics crime. Cooperation mechanism between Indonesian National Police investigator and National Narcotics Board investigator in disclosure of Narcotics crime is through of formal mechanisms and informal mechanisms.

Kata Kunci : Peran, Kerjasama, Penyidik, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Narkotika

  1. S2-2019-417894-abstract.pdf  
  2. S2-2019-417894-bibliography.pdf  
  3. S2-2019-417894-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2019-417894-title.pdf