ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PEKERJA DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan NO. 13/PDT.SUS.PHI/2015/PN.BDG)

CITRA MARINA N, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan bagi pekerja dalam prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) dilihat dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 terhadap kasus Putusan No. 13/PDT.SUS.PHI/2015/PN.BDG. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif empiris, dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai narasumber dari penasehat hukum yang memahami dalam perkara pemutusan hubungan kerja sehingga data dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan dianalisis secacara kualitatif hasil analisis disajikan secara diskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban secara adil harus diberikan bagi pekerja dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, dan pengusaha harus menjamin kesejahteraan bagi pekerja. Selanjutnya, dalam persyaratan pemutusan hubungan kerja, prosedur pemutusan hubungan kerja dan memberikan pesangon dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Pengusaha harus memenuhi persyaratan, prosedur dan memberikan pesangon agar dalam perkara Putusan No. 13/PDT.SUS.PHI/2015/PN.BDG dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2013 terdapat kesesuaian bagi pekerja. Karena kesesuaian antara pengusaha dengan peraturan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 harus terealisasi dengan baik dan mencapai kesepakatan yang membuat pengusaha dengan pekerja mencapai kesejahteraan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

This study aims to analyze the fairness for workers in the procedure or mechanism of termination of employment (PHK) according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and procedures for termination of employment in the termination of employment termination as reviewed from Law No. 13 of 2003 over the case of Decision No. 13 / PDT.SUS.PHI / 2015 / PN.BDG. This research is an empirical normative juridical approach, by means of field research and library research to obtain primary and secondary data. Field research was conducted by interviewing informants from legal advisors who experts in the case of termination of employment so that the data in the literature and field research were analyzed qualitatively. The results of the analysis were presented descriptively. Based on the results of the study, the researchers conclude that rights and obligations must be given fairly to workers in the termination of employment (PHK) in accordance with Law No. 13 of 2003, and employers must guarantee the welfare for workers. Furthermore, in terms of termination of employment, the procedure for terminating the employment and providing severance pay with regard to the provisions contained in Law No. 13 of 2003. The employers must meet the requirements, procedures and provide severance which in case Decision No. 13/PDT.SUS.PHI/2015/PN.BDG accordance with Law No. 13 of 2013 that there are suitability for workers. Because of the conformity between employers and regulations Law No. 13 of 2003 must be realized properly and reach an agreement that makes employers and workers achieve prosperity so as to avoid termination of employment unilaterally.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kesejahteraan, Pekerja