ANALISIS SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XI/2013 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017TENTANG PEMILIHAN UMUM

CRISTIYA PUTRANTI, Andy Omara, S.H., M.Pub & Int.Law., Ph.D.,

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami sifat final dan mengikat Putusan DKPP sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/201 yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini terlebih dahulu menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa final dan mengikat putusan DKPP yang berati tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tidak merubah frasa final dan megikat putusan DKPP dengan demikian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 namun terdapat beberapa ketidakpastian hukum terkait dengan sifat final dan mengikat putusan DKPP pertama terkait cakupan final dan mengikat putusan DKPP yang lebih luas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Kedua para pencari keadilan dapat mengugat Keputusan Presiden, Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bawaslu ke PTUN, Ketiga, masih dimungkinkan muncul banyak gugatan dari para pencari keadilan akibat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Keempat tidak ada penyebutan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan upaya hukum yang dilakukan akibat dikeluarkannya Keputusan Presiden, keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bawaslu sebagai tindaklanjut putusan DKPPP yang bersifat final dan mengikat.

This study was conducted to retrieved information, analyze and understand the final and binding nature of the DKPP verdict prior to the provision of the Constitutional Court ruling Number 31 / PUU-XI / 2013 and the verdict of the Constitutional Court Number 31 / PUU-XI / 201 which is reviewed based on Law Number 7 Year 2017 concerning Election. In order to answer this question, this study first analyzed the relevant legislation and the decision or verdict of the Constitutional Court Number 31 / PUU-XI / 2013. With a research type of normative legal research this study was conducted using secondary data consisting of several primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material is in the form of various legislations and literature. The data were collected through document study. The data were then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the final and binding verdict of the DKPP means that further legal action may no longer be carried out. The verdict of the Constitutional Court Number 31 / PUU-XI / 2013 did not change the phrase of final and binding of the DKPP verdict, therefore Law Number 7 of 2017 concerning Election has accommodated the Constitutional Court Decision Number 31 / PUU-XI / 2013 though there were some legal uncertainties related to the final and binding nature of the DKPP verdict. First, is related to the final and binding coverage of a broader DKPP verdict in Law Number 7 of 2017 concerning Election after the Verdict of the Constitutional Court Number 31 / PUU-XI / 2013. Secondly, justice seekers may sue Presidential Decrees, KPU Decision, Provincial KPU Decision, City level KPU Decision, and Bawaslu(Election Supervisor Board) Decision to the Administrative Courts. Third, it is still possible for more claims from justice seekers to emerge due to DKPP verdict that is final and binding. Fourth, there is no mention in Law Number 7 of 2017 concerning Election related to legal action due to the issuance of Presidential Decrees, KPU decision, Provincial KPU decision, Regency / City level KPU Decisions, and Bawaslu Decisions as a follow-up to the final and binding state of the DKPPP verdict .

Kata Kunci : DKPP, Pemilu, Penyelenggara Pemilu, Final dan Mengikat