PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIPIKAT TANAH

M MAULANA GHIFFARY, Sigid Riyanto, S.H., M.Si

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana modus operandi yang dijalankan oleh oknum PPAT di Jayapura dalam melakukkan tindak pidana penggelapan sertipikat dan apa dampaknya bagi jabatannya selaku PPAT apabila oknum tersebut telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang inkracht. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder. Penggalian data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber. Setelah data terkumpul, data sekunder tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif untuk mengelompokkan data aspek-aspek yang akan diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam menajalankan perbuatan tindak pidana penggelapan oknum PPAT bisa menajalankan secara individu tanpa bantuan orang lain karena adanya kepercayaan klien untuk menitipkan sertipikat kepada oknum PPAT sehingga sertipikat itu bisa dijadikan objek penggelapan untuk menguntungkan oknum PPAT tersebut. Kedua PPAT yang terjerat kasus pidana khususnya yang berkaitan dengan kasus diatas maka oknum PPAT tersebut dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa bisa berlindung atas kekuatan perintah jabatan, dan dampaknya kepada jabatan PPAT maka oknum PPAT itu dapat diberhentikan sementara dari jabatannya PPAT dan diberhentikan sementara dari oraganisasi.

Goals to be achieved in research to study and analyze how the modus operandi is run by unscrupulous PPAT in Jayapura in the crime of embezzlement certificate and how it affects his position as PPAT if the person has been sentenced who have a legal effect which inkracht. This research is normative legal research. The data used is in the form of secondary data. Data collection is done by literature study and interviews are conducted with several speakers. After the data is collected, secondary data is then processed and analysis. The analysis is done in a qualitative way to classify aspects of the data to be studied. Then conclusions related to this research are then described descriptive. Based on the results of the study, the authors conclude that: First, in carrying out criminal acts of embezzlement PPAT individuals can run individually without the help of others because of the client's trust to entrust certificates to PPAT members so that the certificate can be used as an object of embezzlement to benefit the PPAT person. The two PPATs that are entangled in criminal cases, especially those related to the above case, the PPAT person can be punished according to the applicable law without being able to take refuge in the power of office orders, and the PPAT position, the PPAT person can be temporarily dismissed from his PPAT position and suspended from IPPAT organization. Keywords: PPAT, Responsibility, Crime

Kata Kunci : PPAT, Tindak Pidana, Tanggungjawab./PPAT, Responsibility, Crime