PENERAPAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE (BUKTI TIDAK LANGSUNG) DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM

BARNABAS IMAM S, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Bukti tidak langsung (circumstantial evidence) belum diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai landasan hukum pembuktian di bidang persaingan usaha di Indonesia. Oleh karena itu penerapan circumstantial evidence untuk membuktikan pelanggaran kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hasil putusannya hampir selalu mendapat penolakan dari lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Namun di sisi lain terdapat juga Putusan KPPU yang menggunakan circumstantial evidence dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Kajian dalam tesis ini mengangkat tujuh kasus kartel yang menerapkan circumstantial evidence untuk menguji efektifitas dan konsistensi aparat penegak hukum di bidang persaingan usaha (KPPU, PN dan MA) terhadap penerapan circumstantial evidence dari konteks kepastian hukum, dengan menggunakan parameter teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu menggunakan data sekunder yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dari bahan-bahan hukum, mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persaingan usaha tidak sehat, perundang-undangan di bidang hukum pembuktian, teori-teori mengenai kartel, kepastian hukum dan teori-teori mengenai pembuktian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan circumstantial evidence (bukti tidak langsung) dalam perkara persaingan usaha di Indonesia baik secara yuridis teoritis maupun yuridis praktis belum memenuhi aspek kepastian hukum, karena masih adanya ketidaksamaan persepsi diantara aparat penegak hukum di bidang persaingan usaha terhadap penerapan bukti tidak langsung, selain dari pada itu terdapat inkonsistensi dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menyikapi penerapan bukti tidak langsung, tercermin terdapatnya putusan yang menolak dan terdapat pula putusan yang menerima penerapan bukti tidak langsung.

Circumstantial evidence has not been regulated in Law Number 5 of 1999 as a legal basis for proofing in the field of Indonesian business competition. Therefore the application of circumstantial evidence to prove the violation of the cartel by Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU), the results of its decisions almost always received rejection from the judicial institutions namely the District Court and the Supreme Court. However, there is also a KPPU Decision that uses circumstantial evidence confirmed by the District Court and the Supreme Court. The study in this thesis raised seven cartel cases that applied circumstantial evidence to test the effectiveness and consistency of law enforcement officials in the field of business competition (KPPU, PN and MA) on the application of circumstantial evidence from the context of legal certainty, using Gustav Radbruch and Jan Michiel Otto�s theory of legal certainty. This study is a normative legal research using qualitative data analysis method that produces descriptive analytical data, which uses secondary data which focuses on library research of legal materials, examines legislation related to unfair business competition, legislation in fields of proof law, theories about cartels, legal certainty and theories about proof. The results of the study concluded that the application of circumstantial evidence in the case of business competition in Indonesia both juridically theoretically and practically juridically did not fulfill the aspect of legal certainty, because there were still inequalities in perceptions among law enforcement officers in the field of business competition against the application of indirect evidence, other than that there are inconsistencies from the District Court and the Supreme Court in addressing the application of indirect evidence, reflected in the existence of decisions that reject and there are also decisions that accept the application of circumstantial evidence.

Kata Kunci : Bukti tidak langsung, persaingan usaha, kepaastian usaha, Mahkamah Agung., Circumstial Evidence, Business competition, Legal certainty, Supreme Court.