PEMERIKSAAN DAN AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN; ANALISIS GAME THEORY

WENDY APRIANTO, Rimawan Pradiptyo, Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER SAINS ILMU EKONOMI

Analsis game theory terhadap pemeriksaan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan dengan melakukan pendekatan indept interview dengan beberapa expert dalam rangka menyusun pemodelan game untuk mengukur utilitas pemain yang terlibat dalam proses pemeriksaan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Analisis game theory dilakukan untuk menyusun prmodelan berdasarkan utilitas yang diperoleh tiap pemain, yang kemudian tiap pemodelan utilitas akan diukur dan akan diperoleh dengan menggunakan metode backward induction. Metode ini akan mencari solusi dimulai dari sub-game terakhir. Payoff yang tercipta bagi pembuat keputusan akhir di masing-masing sub-game akan dibandingkan dengan solusi dari sub-game sebelumnya. Solusi optimal yang didapatkan dari proses backward induction pada setiap tahap pada game ini. Berdasarkan hasil pemodelan game diperoleh diketahui bahwa pada pemeriksaan BPK saat pemerintah memiliki nature patuh ataupun tidak patuh proses negoisasi menjadi proses yang sangat kredibel. dengan proses negosiasi, maka diperoleh payoff optimal. Hal ini sesuai dengan mekanimse pemeriksaan yang ada akibat BPK memiliki superioritas dalam hal pemeriksaan (superbody). Proses negosiasi menyebabakan pemerintah dan BPK bertemu dan berlanjut kepada tindakan korup. perbedaan pemeriksaan pada pemerintah dengan nature pada institusi yang buruk dengan institusi yang kredibel, yaitu nature pemerintah yang korup akan menghasilkan proses negosiasi yang dapat dilakukan dengan mudah walaupun BPK melakukan pemeriksaan secara professional expert (PE), inisiatif pemerintah untuk membangun komunikasi kepada BPK dimanfaatkan untuk melakukan pemerasan (P) sehingga meningkatan utilitas BPK. Inisiatif perilaku korup dapat dimulai dari kedua belah pihak.Hal itu menunjukkan praktik korupsi disebabkan oleh superioritas lembaga dan adanya gap informasi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Superioritas lembaga dan gap ini yang menyebabkan adanya praktik manipulasi temuan (MT) ataupun temuan palsu (T.Palsu) baik pencatatan keuangan pemerintah dilakukan secara patuh (P) dan tidak Patuh (TP).Analsis game theory terhadap pemeriksaan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan dengan melakukan pendekatan indept interview dengan beberapa expert dalam rangka menyusun pemodelan game untuk mengukur utilitas pemain yang terlibat dalam proses pemeriksaan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Analisis game theory dilakukan untuk menyusun prmodelan berdasarkan utilitas yang diperoleh tiap pemain, yang kemudian tiap pemodelan utilitas akan diukur dan akan diperoleh dengan menggunakan metode backward induction. Metode ini akan mencari solusi dimulai dari sub-game terakhir. Payoff yang tercipta bagi pembuat keputusan akhir di masing-masing sub-game akan dibandingkan dengan solusi dari sub-game sebelumnya. Solusi optimal yang didapatkan dari proses backward induction pada setiap tahap pada game ini. Berdasarkan hasil pemodelan game diperoleh diketahui bahwa pada pemeriksaan BPK saat pemerintah memiliki nature patuh ataupun tidak patuh proses negoisasi menjadi proses yang sangat kredibel. dengan proses negosiasi, maka diperoleh payoff optimal. Hal ini sesuai dengan mekanimse pemeriksaan yang ada akibat BPK memiliki superioritas dalam hal pemeriksaan (superbody). Proses negosiasi menyebabakan pemerintah dan BPK bertemu dan berlanjut kepada tindakan korup. perbedaan pemeriksaan pada pemerintah dengan nature pada institusi yang buruk dengan institusi yang kredibel, yaitu nature pemerintah yang korup akan menghasilkan proses negosiasi yang dapat dilakukan dengan mudah walaupun BPK melakukan pemeriksaan secara professional expert (PE), inisiatif pemerintah untuk membangun komunikasi kepada BPK dimanfaatkan untuk melakukan pemerasan (P) sehingga meningkatan utilitas BPK. Inisiatif perilaku korup dapat dimulai dari kedua belah pihak.Hal itu menunjukkan praktik korupsi disebabkan oleh superioritas lembaga dan adanya gap informasi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Superioritas lembaga dan gap ini yang menyebabkan adanya praktik manipulasi temuan (MT) ataupun temuan palsu (T.Palsu) baik pencatatan keuangan pemerintah dilakukan secara patuh (P) dan tidak Patuh (TP).

Game theory analysis of the audit and audit of the Supreme Audit Agency is carried out by conducting an interview approach with several experts in order to develop game modeling to measure the utility of players involved in the audit and audit process. Game theory analysis is done to compile modeling based on the utility obtained by each player, then each utility modeling will be measured and will be obtained using the backward induction method. This method will look for solutions starting from the last sub-game. Payoff created for the final decision maker in each sub-game will be compared with the solution from the previous sub-game. The optimal solution obtained from backward induction processes at each stage of this game. Based on the results of game modeling, it was found that at the BPK examination when the government had a compliant or non-compliant nature of the negotiation process it became a very credible process. with the negotiation process, the optimal payoff is obtained. This is in accordance with the existing inspection mechanisms due to the BPK having superiority in terms of inspection (superbody). The negotiation process caused the government and BPK to meet and continue to corrupt actions. The difference in examination of the government with the nature of bad institutions with credible institutions, namely the nature of a corrupt government will result in a negotiation process that can be carried out easily even though the BPK conducts a professional expert (PE) examination, the government's initiative to establish communication with the BPK is utilized extortion (P) so that the BPK utility increases. Corrupt behavioral initiatives can be initiated from both parties. It shows corruption practices caused by the superiority of the institution and the existence of information gap examinations conducted by the BPK. This institution's superiority and gap has led to the practice of manipulation of findings (MT) or false findings (T.Palsu), both government financial records (P) and non-compliance (TP).

Kata Kunci : Game Theori,backward induction, Badan Pemeriksa Keuanga