EXPLAINING THE VARIATION OF PRESIDENT DUTERTE'S RESPONSES TO TERRORIST ATTACKS IN THE PHILIPPINES: AN ANALYSIS OF FRAMING

TARADHINTA SURYANDARI, Dr. Diah Kusumaningrum, MA

2019 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Tulisan ini menjelaskan bagaimana pemerintah Filipina membingkai aksi mereka dalam merespon serangan teroris di dua tahun yang berbeda. Pernyataan pemerintah yang dikumpulkan setelah pengeboman di Davao dan serangan di Butig pada tahun 2016, juga serangan di Marawi pada tahun 2017, menunjukkan bahwa pelaku, simbol, dan tingkat keparahan serangannya hampir sama. Meskipun hampir sama, serangan-serangan tersebut memunculkan dua respons berbeda. Pada tahun 2016, pemerintah menyangkal keberadaan ISIS di Filipina dan hanya mengimplementasikan Proclamation 55 atau State of National Emergency on the Account on Lawless Violence tanpa mencabut the privilege on the writ of habeas corpus. Secara berbeda, di tahun 2017, pemerintah mengatakan bahwa kelompok teroris yang menyerang Marawi merupakan ISIS dan mengimplementasikan Proclamation 216. Bagian yang menarik kemudian adalah bagaimana pemerintah menggambarkan dan menjustifikasi respons yang berbeda ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun permasalahan yang relatif sama disikapi dengan respons yang berbeda, pemerintah Filipina mampu membuat transisi yang halus dari pendekatan terhadap teroris yang lunak (dialog/negosiasi) ke keras (martial law) melalui pemunculan bingkai sejak sebelum martial law ditetapkan. Bingkai diagnostik, prognostic, dan motivasional digunakan untuk menjustifikasi pendekatan yang lebih keras untuk isu yang sebenarnya cukup kontroversial ini.

This paper discusses the way the Philippine government frames its different action to similar attacks in different years. Government statements collected after the Davao Bombing and Butig clash in 2016, as well as Marawi siege in 2017, shows that the perpetrators, symbol, and degree of severity of the attacks are similar. However, those attacks prompted different responses. In 2016, the government denied the presence of ISIS and only implemented the Proclamation 55 or State of National Emergency on the Account on Lawless Violence without necessarily suspend the privilege on the writ of habeas corpus. Differently, in 2017, the government said that the terrorist group is ISIS and enacted martial law or Proclamation 216. How the government portrays and justifies the different responses are of interest here. The research found that although the similar problems prompted different responses, the Philippine government was able to make a smooth transition to the hard approach of martial law through the early establishment of frame before the enactment of martial law. Diagnostic, prognostic, and motivational frame were used to justify the tougher measure that is controversial in nature.

Kata Kunci : martial law, ISIS, frame