PENGUATAN THE CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION 1972 (KONVENSI SENJATA BIOLOGIS) OLEH NEGARA-NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN BIOTERORISME (STUDI IMPLEMENTASI DI INDONESIA)

MOKHAMAD GISA V, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini mengkaji upaya penguatan Konvensi Senjata Biologis oleh negara-negara melalui tatanan nasionalnya masing-masing dalam menghadapi ancaman bioterorisme. Secara khusus, penelitian ini juga mengkaji bagaimana Indonesia mengimplementasikan Konvensi tersebut melalui perundang-undangannya dan pemenuhan kapasitas negara dalam rangka menghadapi resiko terjadinya bioterorisme. Penelitian hukum normatif dipilih sebagai jenis penelitian pada penulisan ini dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier menjadi lingkup jenis data yang dikaji. Alat pengumpul data yang digunakan berupa studi dokumen dan dalam analisis data dilakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Analisis data menggunakan metode deduktif yang kemudian diuraikan secara deskriptif kualitatif dalam kesimpulannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan mekanisme pengawasan dan verifikasi yang mengikat secara hukum juga bersama dengan institusi pelaksananya, membuat negara-negara sepakat mengedepankan kebijakan nasional masing-masing dalam menangani ancaman bioterorisme. Hal tersebut juga mempengaruhi kepatuhan negara-negara dalam pemenuhan kewajibannya terhadap Konvensi. Indonesia sendiri belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus dalam implementasi Konvensi Senjata Biologis. Meskipun begitu, penguatan kapasitas negara seperti keberadaan laboratorium BSL 3 dan peraturan yang terkait penanganan penyakit menular akibat bioterorisme telah diupayakan oleh Indonesia.

This research examines strengthening of implementation of Biological Weapons Convention by states in facing the threat of bioterrorism and how Indonesia implementing the Convention through its national policy, especially in capacities of state and legislation. The method of this research is normative, which mean secondary data used in this research is collected from primary, secondary, and tertiary resource. Documentary study and deductive method are used to examining the data with the comparative and statute approach. The result of this research is described in qualitative-descriptive. The result of this research shows that in the absence of legally binding verification and surveillance mechanisms and the institution, state parties agreed to take national measures through their national policy in order to handling bioterrorism threats. This also affected states parties regarding compliance with their obligations to the Convention. Even though Indonesia does not have regulation directly under the Convention, but Indonesia has some BSL 3 laboratory and regulation related to handling infectious diseases which can be important in terms of facing bioterrorism.

Kata Kunci : Konvensi Senjata Biologis, Bioterorisme, Mekanisme Pengawasan dan Verifikasi, Indonesia