ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI HOLDING BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAS KERUGIAN INVESTASI ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS: INVESTASI PT PERTAMINA MELALUI PT. PERTAMINA HULU ENERGI DI AUSTRALIA)

ROCHMAD ABU BAKAR, Prof. Dr. Nindyo Pramono S.H., M.S.,

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI HOLDING BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAS KERUGIAN INVESTASI ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS: INVESTASI PT PERTAMINA MELALUI PT PERTAMINA HULU ENERGI DI AUSTRALIA) Oleh : Rochmad Abu Bakar dan Nindyo Pramono INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara induk perusahaan berstatus BUMN dengan anak perusahaan dalam aktivitas investasi yang dilakukan oleh anak perusahaan dan untuk mengetahui tanggungjawab direksi induk perusahaan berstatus BUMN atas aktivitas investasi yang dilakukan oleh anak perusahaan di Australia. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Bahan penelitian dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data dikumpulkan selanjutnya digunakan pendekatan konseptual dengan membangun konsep Keuangan Negara yang beranjak dari dokrin-doktrin hukum yang berkembang di bidang hukum privat, khususnya pada konsep keuangan negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, Hubungan antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan merupakan hubungan pemegang saham. Induk perusahaan dan anak perusahaan masing-masing merupakan badan hukum yang memiliki kemandirian (Separate Legal Entity) dan memiliki pertanggungjawaban terbatas (limited liability). Penerapan Strategic Operational Arm yang dilakukan oleh PT. Pertamina kepada PHE menyebabkan PHE sebagai badan hukum tidak mandiri lagi. Pertanggungjawaban terbatas yang dimiliki oleh PHE dikesampingkan berdasarkan prinsip Piercing The Corporate Veil. PT. Pertamina berdasarkan Strategic Operational Arm dapat dimintai pertanggungjawaban atas investasi anak perusahaan. Tidak sinkronnya pengaturan modal pada BUMN menyebabkan pertanggungjawaban PT. Pertamina juga memperhatikan pertangungjawaban pengelolaan keuangan negara. Kedua, PT. Pertamina memiliki Direksi sebagai organ yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan. Strategic Operational Arm menyebabkan Dierksi PT Pertamina yang bertanggungjawab atas investasi anak perusahaannya. Doktrin Business Judgment Rule dan Tata Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governent) menyebabkan Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas investasi sebagai kebijakan bisnis. Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Investasi apabila telah dilaksanakan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

JURIDICAL ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN THE INVESTMENT LOSS OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN THE RELATIONSHIP WITH STATE LOSSES (CASE STUDY: PT PERTAMINA INVESTMENTS THROUGH PT PERTAMINA HULU ENERGI IN AUSTRALIA) By: Rochmad Abu Bakar dan Nindyo Pramono ABSTRACT This study aims to find out and analyze the legal relationship between the parent company with the status of BUMN and its subsidiaries in investment activities carried out by subsidiaries and to determine the responsibilities of the parent company directors of state-owned companies for investment activities carried out by subsidiaries in Australia. The nature of the research in this study is prescriptive. This type of research is normative research. The research material in this study is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. After the data was collected, a conceptual approach was then used by developing the concept of State Finance which moved from legal doctrines that developed in the field of private law, especially on the concept of state finance in Indonesia. The results of the study show that: first, the relationship between the Parent Company and its subsidiaries is a shareholder relationship. The parent company and each subsidiary are separate legal entities (Separate Legal Entity) and have limited liability. The Strategic Operational Arm implementation carried out by PT. Pertamina to PHE caused PHE as a legal entity to be no longer independent. The limited liability held by PHE is ruled out based on the Piercing The Corporate Veil principle. PT. Pertamina based on the Strategic Operational Arm can be held responsible for the investment of the subsidiary. The lack of synchronization of capital regulation in BUMN causes the accountability of PT. Pertamina also pays attention to the accountability of state financial management. Secondly, PT. Pertamina has a Board of Directors as the organ responsible for managing the company. Strategic Operational Arm causes PT Pertamina to be responsible for the investment of its subsidiaries. The doctrine of the Business Judgment Rule and Good Corporate Governance causes the Board of Directors to not be held accountable for investment as a business policy. Accountability cannot be held for liability for investment losses if a procedure has been implemented based on the laws and regulations and the articles of association of the company.

Kata Kunci : Strategic Operational Arm, Tanggungjawab, investasi