Laporkan Masalah

PENGARUH VARIABEL EKONOMI DAN NON-EKONOMI TERHADAP DEFISIT FISKAL DI INDONESIA TAHUN 1984-2016

GANIKO MODDILANI, Dr. Evi Noor Afifah, M.S.E.

2019 | Tesis | MAGISTER SAINS ILMU EKONOMI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel ekonomi seperti PDB riil dan utang pemerintah dan variabel non-ekonomi seperti kekuatan hukum, stabilitas pemerintah, kualitas birokrasi, korupsi, krisis ekonomi 1998, krisis ekonomi 2008, dan desentralisasi fiskal terhadap defisit fiskal di Indonesia pada tahun 1984-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk wilayah Indonesia yang diperoleh dari World Development Indicators, International Country Risk Guide, Bank Indonesia, dan Kemenkeu RI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ARDL karena variabel dalam penelitian ini ada yang stasioner pada derajat level dan ada yang stasioner pada first difference. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas birokrasi menunjukkan positif signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. kekuatan hukum dalam jangka pendek menunjukkan tidak signifikan. Sementara itu, koefisien variabel kekuatan hukum dalam jangka panjang menunjukkan negatif signifikan. Koefisien variabel korupsi dalam jangka pendek menunjukkan positif signifikan. Sementara itu koefisien korupsi dalam jangka panjang menunjukkan tidak signifikan. Faktor ekonomi seperti koefisien elastistias PDB dalam jangka panjang menunjukkan positif dan signifikan. Koefisien elastisitas utang dalam jangka pendek menunjukkan tidak signifikan, begitu juga dalam jangka panjang menunjukkan tidak signifikan. Koefisien dummy variabel krisis tahun 2008 dalam jangka pendek, menunjukkan negatif dan signifikan. Koefisien dummy variabel krisis tahun 2008 dalam jangka panjang menunjukkan tidak signifikan. Koefisien variabel dummy krisis tahun 1998 dalam jangka pendek, menunjukkan tidak signifikan. Sedangkan dalam jangka panjang menunjukkan negatif signifikan. Koefisien variabel desentralisasi fiskal dalam jangka panjang menunjukkan tidak signifikan terhadap defisit fiskal. Pertimbangan seperti tingginya tingkat korupsi dan perlunya penegakan hukum merupakan hal utama yang perlu diselesaikan agar program pemerintah dapat terus berjalan dan tidak hanya berujung pada defisit yang tanpa hasil.

This study estimates the influence of economic variables such as economic growth and government debt and non-economic variables such as the law and oder, government stability, bureaucratic quality, corruption, economic crisis 1998, the 2008 economic crisis, and fiscal decentralization of fiscal deficit in Indonesia in 1984-2016. This study use secondary data from the World Development Indicators, International Country Risk Guides, Bank Indonesia, and the Indonesian Ministry of Finance. The method is ARDL because the variables in this study are stationary on the level level and some are stationary at first difference. The results of this study indicate that the quality of the bureaucracy shows a significant positive in the short and long term. legal power in the short term shows no significance. Meanwhile, the coefficient of the legal force variable in the long run shows a significant negative. The coefficient of the corruption variable in the short term shows a significant positive. Meanwhile, the coefficient of corruption in the long run shows no significance. Economic factors such as the long-term GDP elasticity coefficient show positive and significant. The coefficient of debt elasticity in the short term shows that it is not significant, so also in the long run it shows no significance. The coefficient of the dummy of the 2008 crisis variable in the short term shows negative and significant. The coefficient of the dummy of the 2008 crisis variable in the long term shows no significance. The 1998 crisis dummy variable coefficient in the short term, shows no significance. Whereas in the long run it shows a significant negative. The variable coefficient of fiscal decentralization in the long run shows no significant fiscal deficit. Considerations such as the high level of corruption and the need for law enforcement are the main things that need to be resolved so that government programs can continue and not only lead to a deficit without results.

Kata Kunci : fiscal deficit, corruption, law, bureaucracy, economic growth, debt

  1. S2-2018-407316-abstract.pdf  
  2. S2-2018-407316-bibliography.pdf  
  3. S2-2018-407316-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2018-407316-title.pdf