HAK KREDITOR SEPARATIS YANG KALAH DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

VERRY SITORUS, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kreditor Separatis yang menolak proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor dapat menggunakan haknya untuk meminta kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan dalam proses PKPU padahal telah mengikuti proses pemungutan suara dan akibat hukum yang terjadi apabila Kreditor Separatis kalah dalam mengikuti proses Pemungutan Suara (Voting) terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor saat proses PKPU, namun selanjutnya meminta kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UUK & PKPU. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan agar memperoleh data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa alasan Kreditor Separatis yang menolak proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor kemudian menggunakan haknya untuk meminta kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan dalam proses PKPU telah diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) UUK & PKPU, padahal Kreditor Separatis tersebut telah mengikuti proses Pemungutan Suara (Voting). Seharusnya Kreditor Separatis sejak awal tidak ikut dalam Pemungutan Suara (Voting) dan menggunakan haknya untuk meminta kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman jika tidak setuju dengan proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor. Apabila Kreditor Separatis tetap ikut Pemungutan Suara (Voting), namun setelah kalah dalam proses Pemungutan Suara (Voting) selanjutnya meminta kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) UUK & PKPU menunjukkan adanya ketidakkonsistenan Kreditur Separatis dalam menempatkan posisinya dan ketidakadilan bagi Debitor karena Kreditor Separatis dapat untuk tidak tunduk pada perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286 UUK & PKPU.

The purpose of this research to analyze Secured Creditor who rejected the peace proposal Separatists offered by the debtor may exercise his right to ask for compensation among the nominal of guarantee or the actual bond which basically guaranteed by collateral right of the object, particularly in the Restructuration Proses even the Secured Creditor has already taking part in the voting as well as analysis the legal consequence as if The Secure Creditor lose in the voting of the proposal of restructuration proposed by the Debtor in the Restructuration Proses. Afterwards, The Secured Creditor asking for compensation as mentioned in the Article 281 Phrase (2) of Indonesia Governing Law Number 37/2004 Concerning on Bankruptcy and Restructuration (Bankruptcy Law). This research uses the normative juridical, through field research and library research to obtain primary data and secondary data. The data obtained are then analyzed using qualitative approach and elaborated by a descriptive analytical. Based on the result of the research, the writer conclude that the reason Secured Creditor who rejected the peace proposal Separatists offered by the debtor may exercise his right to ask for compensation amounting to the lowest value between the value of the guarantee or the value actual loans directly secured by collateral rights over material in the process have been regulated in article Article 281 Phrase (2) Bankruptcy Law, whereas Bankruptcy and Restructuration Secured Creditor have followed the voting. Secured Creditor should not participate in voting from the start and use their rights to request compensation at the lowest value between the collateral value or the actual value of the loan if they do not agree with the peace proposal offered by the Debtor. If the Secured Creditor continues to participate in Voting, but after losing the Voting process then asking for compensation at the lowest value between the guarantee value or the actual value of the loan as provided in Article 281 Paragraph (2) UUK & PKPU shows the inconsistency of Secured Creditor in placing their position and injustice for the Debtor because Secured Creditors can not submit to peace that has been ratified by the Court as provided in Article 286 UUK & PKPU.

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor Separatis, Pemungutan Suara (Voting), Kompensasi Sebesar Nilai Terendah Diantara Nilai Jaminan atau Nilai Aktual Pinjaman., Restructuration, Voting, The Lowest Compensation Among The Nominal of Guarantee or T