PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KEWAJIBAN KREDITUR MELAKUKAN PENGHAPUSAN FIDUSIA SECARA ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN FIDUSIA DI KOTA YOGYAKARTA

RIO PERMATA, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M. Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur terhadap kewajiban kreditur melakukan penghapusan fidusia secara online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia di Kota Yogyakarta. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang pemberitahuan penghapusan fidusia terkait lemahnya sistem fidusia online dan perlindungan hukum secara preventif bagi debitur terhadap kewajiban kreditur melakukan penghapusan fidusia secara online di Kota Yogyakarta. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif-empiris sehingga jenis penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Data yang telah diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif yaitu melakukan penilaian dengan mendasarkan pada aturan hukum mengenai pelaksanaan dan perlindungan hukum bagi debitur guna memperoleh penyelesaian masalah. Hasil dari penelitian ini dapat diambil 2 (dua) kesimpulan. Pertama, pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang pemberitahuan penghapusan fidusia masih belum dijalankan secara baik. Hal ini dikarenakan kreditur sebagai penerima fidusia yang memiliki kewajiban untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia masih sangat jarang melakukan kewajibannya. Notaris sebagai pihak yang memiliki akses fidusia online masih kurang memberikan penjelasan mengenai adanya kewajiban penghapusan. Kewajiban penghapusan fidusia masih belum terlaksana dengan baik, juga dikarenakan masih adanya kelemahan pada sistem fidusia online, bahwa sistem fidusia online masih bisa menerima pendaftaran jaminan fidusia tanpa dilakukan penghapusan. Perlindungan hukum bagi debitur terhadap kreditur yang tidak melaksanakan penghapusan fidusia secara online dirasa masih sangat kurang, baik perlindungan hukum oleh Undang-undang, Notaris, maupun oleh Kreditur.

This legal writing aims to know the legal protection for the debtors to the creditors� obligation to delete fiduciary online based on Number 21 of 2015 Government Regulations Regarding The Procedure for Registration of Fiduciary in Yogyakarta. The issues are appointed in this legal writing related to the implementation of the Article 16 paragraph (2) of Government Regulations Number 21 of 2015 concerning the elimination of fiduciary related to the weak of the online fiduciary system and the preventive legal protection for the debtors against the creditors� obligation to eliminate fiduciary online in Yogyakarta. This legal research uses the normative-empirical method so that this type of research consists of field research, the research that directly takes to the field to obtain the primary data, and library research, the research that uses document studies to obtain the secondary data. Obtained data is analyzed qualitatively, which makes an assessment based on the legal rules regarding the implementation and legal protection of the debtors in order to obtain a resolution of the problem. The result of this research has two conclusions. First, the implementation of Article 16 paragraph (2) of Government Regulations Number 21 of 2015 concerning the announcement to delete the fiduciary is still not run properly. This is because the creditors as fiduciary recipients who have an obligation to abolish fiduciary guarantees still rarely carry out their obligations. Notary as a party that has online fiduciary access still does not provide an explanation of the existence of the deletion obligation. Fiduciary deletion obligations are still not well implemented, also because there are still weaknesses in the online fiduciary system, that the online fiduciary system can still accept fiduciary registration without deletion. The legal protection for the debtors against the creditors who do not carry out the elimination of fiduciary online is still very lacking, both the legal protection by the law, notary, or by the creditors.

Kata Kunci : Kewajiban, penghapusan, perlindungan hukum, jaminan fidusia, fidusia online.