IMPLIKASI PRODUK PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH (Studi Kasus Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Nomor 02/Pdt.P/2003/PA.Mgl)

AGUNG P ARIYANTO, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui sejarah dan dinamika Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal lingkup penanganan sengketa Tata Usaha Negara. 2) Untuk manganalisis dan mengidentifikasi apakah penetapan Pengadilan Agama berupa Itsbat Nikah merupakan jenis Keputusan Tata Usaha Negara dilihat dari aspek karakteristik produk dan lembaga yang menerbitkannya. 3) Untuk melihat secara lebih luas kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat menangani sengketa terhadap Penetapan Itsbat nikah. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga bahan penenlitiannya terdiri atas data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Cara dan alat memperoleh data melalui studi kepustakaan dengan metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan secara deduktif. Kesimpulan penelitian ini adalah, 1) Meskipun Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara nomor 5 tahun 1986 telah mengalami 2 kali pemberharuan yakni Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 sebagai perubahan pertama, dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, namun Secara signifikan dalam perubahannya tidak mencakup pada wilayah kompetensi. Perluasan obyek sengketa TUN yang berdampak pada perluasan kewenangan PTUN justru terdapat dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 pada pasal 21, 53, dan 87. 2) Berdasar Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penetapan Itsbat Nikah nomor 02/Pdt.P/2003/PA.Mgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, dapat diategorikan sebagai satu bentuk lain dari KTUN yang dihasilkan oleh lembaga Yudikatif. 3) Sengketa terhadap Penetapan Itsbat Nikah berpeluang dapat diselesaikan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dalam konteks produk Itsbat dan mekanisme pembuatannya apakah sesuai dengan perundang-undangan dan AAUPB ataukah tidaknamun bukan dalam konteks substansi permasalahan yang dibahas dalam Penetapan Itsbat tersebut.

This research was conducted to 1) investigate the history and dynamics of the State Administrative Court related to State Administrative disputes cases. 2) analyze and identify whether the stipulation of the Religious Court in the form of Marriage Certificate was regarded as State Administrative Decision seen from the aspect and the characteristics of the product and the institution that issued it. 3) deeply examine the absolute and relative authority of the State Administrative Court in handling disputes related to marriage stipulation. This research on normative law regarded secondary research data including primary, secondary, and tertiary legal materials. The data of this research were collected from The conclusions of this study were proposed as follows. 1) Despite the State Administrative Law number 5 of 1986 had been renewed twice including the Act number 9 of 2004 as the first amendment, and the Act number 51 of 2009 as the second amendment, significant changes could not yet covered all area of competence. The expansion of State Administrative dispute objects which led to the expansion of State Administrative Court's authority is described in the Act Number 30 of 2014 in articles 21, 53 and 87. 2) Based on Act number 5 of 1986, and Act number 30 of 2014 concerning Government Administration, the Stipulation of Marriage Certificate number 02 / Pdt.P / 2003 / PA.Mgl issued by the Religious Court, can be categorized as another form of State Administrativ Court Decisions produced by the Judiciary. 3) Disputes regarding the marriage certificate stipulation can be resolved in the State Administrative Court within the context of stipulation products and whether the stipulation mechanism conformed with the laws and the General Principles of Good Governance, instead of being seen from the context of the substances of the problems discussed in the stipulation.

Kata Kunci : Tata Usaha Negara, Administrasi, Penetapan Itsbat Nikah.