Evaluasi Efisiensi Dan Efektivitas Pengadaan Obat dengan Prosedur Katalog Elektronik (E-Catalogue) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
NUR AISAH, Prof. Dr. Sri Suryawati, Apt; Dr. Satibi, M.Si, Apt.
2019 | Tesis | MAGISTER ILMU FARMASISetelah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) awal 2014, proses pengadaan obat JKN di fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) publik dilakukan dengan e-purchasing melalui e-catalogue. Kekosongan obat dan keterlambatan pengiriman menjadi permasalahan penting sejak kebijakan ini diberlakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran efisiensi dan efektivitas kebijakan pemanfaatan e-catalogue obat dan pengaruhnya terhadap ketersediaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif berdasarkan case study pelaksanaan pengadaan obat sebelum dan sesudah pemanfaatan e-catalogue obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dokumen dan wawancara mendalam. Data di ambil secara retrospective pada tahun 2012, 2015 dan 2017 dari 21 obat indikator yang telah ditentukan. Data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi untuk selanjutnya dilakukan triangulasi antar metode. Hasil penelitian menunjukkan e-catalogue belum memenuhi kebutuhan obat esensial walaupun persentase kebutuhan obat esensial yang termuat di e-catalogue meningkat 80% menjadi 88 %. Harga obat indikator setelah pemanfaatan e-catalogue lebih murah dengan median rasio harga sebesar 0,52 sehingga mampu menghemat belanja obat sebesar 65%. Terjadi perbaikan waktu pemesanan dengan median lead time dari tahun 2012, 2015, 2017 berturut-turut sejumlah 33 hari, 13 hari, 3 hari. Belum ada perbaikan waktu pengiriman obat setelah pemanfaatan e-catalogue yaitu 59 hari di tahun 2012, 16 hari di tahun 2015 dan 35 hari di tahun 2017. Proses pengiriman pada pemanfaatan e-catalogue belum memenuhi rencana kebutuhan obat yang diadakan. Obat yang tidak tersuplai oleh industri farmasi pada tahun 2015 dan 2017 sejumlah 3 dan 2 item pada tahun 2015 dan 2017. Rata-rata waktu kekosongan obat meningkat menjadi 77 dan 73 hari pada tahun 2015 dan 2017.
After the National Health Insurance (JKN) in early 2014, the process of procurement of JKN drugs in public health service facilities was carried out by e-purchasing through e-catalog. Drug vacancies and late deliveries have become important issues since this policy came into force. The purpose of this study is to provide an overview of the efficiency and effectiveness of the policy of utilizing e-catalog drugs and their effect on the availability of drugs at the Pati District Health Office. This research is a descriptive analytic study based on a case study in the period before and after the drug e-catalog policy was implemented. The method of data collection is tracking secondary data followed by in-depth interviews. Data collection was taken in a retrospective manner in 2012, 2015 and 2017 of 21 predetermined drug indicators. Data is processed and presented in the form of tables and narratives for further triangulation between methods. The results showed medicines listed in e-catalog increased 80% to 80% but e-catalogs have not fullfilling essential medicines. The price of indicator drugs after using e-catalog is cheaper with a median price ratio of 0.52 so that it can save drug expenditure by 65%. There has been a time improvement of orders on indicator drugs from 2012, 2015, 2017 contributing 33 days, 13 days, 3 days. There has not been an improvement in drug delivery time after the use of e-catalogs, ie 59 days in 2012, 16 days in 2015 and 35 days in 2017. The delivery process for e-catalog procurement has not yet fulfilled the planned drug needs. Drugs not suppplied in 2015, 2017 are 3 items and 2 items. The average time of vacancies increased for 77 and 73 days in 2015 and 2017
Kata Kunci : E-catalogue, harga obat , lead time, kekosongan obat, Dinas Kesehatan.