AKSES KEADILAN BAGI PENCARI KEADILAN MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus di Yurisdiksi PTUN Palu)

HENDRI ALFRED DANO, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengakaji apakah keberadaan Pengadilan TUN di ibu kota provinsi Sulawesi Tengah dapat dijangkau dengan mudah oleh justiciabelen yang berada di daerah yang masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan TUN Palu, dan apa langkah yang dapat diambil oleh negara guna mengatasi dilema antara mendirikan Pengadilan TUN baru dengan terbatasnya anggaran serta sedikitnya kasus yang ditangani oleh Pengadilan TUN. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis yang diperoleh dari Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai sampel, selain itu mengunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara ahli di bidang administrasi negara dan hakim di Pengadilan TUN Palu. Data penelitian yang digunakan kemudian diolah secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis dan pendekatan konsep untuk merancang konsep Pengadilan TUN kedepan di Indonesia. Keberadaan Pengadilan TUN di ibu kota provinsi Sulawesi Tengah belum dapat dijangkau dengan mudah oleh justiciabelen yang berada di daerah Banggai Kepulauan. Daerah kabupaten tersebut masuk dalam wilayah hukum atau kompetensi relatif Pengadilan TUN Palu. Alasannya karena faktor jarak yang jauh antara domisili justiciabelen yang berada di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan ke pusat ibu kota provinsi menjadi hambatan serta kesulitan dalam accsess to justice ke pengadilan. Langkah yang dapat diambil oleh negara yaitu mengunakan dua indikator untuk mendirikan Pengadilan TUN sebagai bentuk eksistensi Peradilan TUN; yaitu indikator pelayanan publik dan indikator cost and benefit analysis. Adapun langkah alternatif sebagai solusi yaitu dengan cara meningkatkan peran institusi atau badan seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Advokat, dan Penguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Hukum perlu didorong sebagai fungsi bantuan hukum menjadi pilar penting dalam penegakan hukum, sebab insitusi atau badan tersebut sangat dekat dengan masyarakat sebagai pencari keadilan (justiciabelen) sebelum berperkara di Pengadilan.

The purpose of this study is to find, analyze and assess the existence of state administration court in the capital city of Central Sulawesi can be easily reached by justiciabelen (justice seeker) in the regions which included in the relative competence of the Palu state administration court and what steps can be taken by the state to overcome the dilemma between establishing a new state administration court with limited budgets and small number of cases handled by the state administration court. The method used in this research is empirical legal research using the sample which obtained from Banggai Kepulauan Regency, besides using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, as well as interviews with experts in the field of state administration and judges in the Palu state administration court. The research data processed qualitatively using the law approach, case approach, historical approach and conceptual approach to design the concept of the future state administration court in Indonesia. The existence of the state administration court in the capital province of Central Sulawesi cannot reach easily by justiciabelen in the Banggai Kepulauan region. The region is included in the jurisdiction or relative competence of the state administration court of Palu. The reason is because the distance factor between the domicile of justiciabelen located in Banggai Regency and Banggai Kepulauan Regency to the capital province becomes an obstacle and difficulty in "access to justice" to the court. The steps that can be taken by the state use two indicators that will be obtained by the TUN Court as a form of the existence of the State Administation Court; namely public service indicators and cost and benefit analysis indicators. As an alternative step, the solution is to improve institutions or institutions such as Legal Aid Institutions (LBH), Advocates and Colleges that have the Faculty of Law to encourage legal assistances to become an important pillar in law enforcement, because institutions or bodies are very close to the community as seekers justice (justiciabelen) before filing a case in court.

Kata Kunci : Akses Keadilan, Pencari Keadilan, Peradilan Tata Usaha Negara