FASILITASI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP PEMILIH DISABILITAS (Studi KPPS dalam Mewujudkan Pemilu yang Aksesibel Bagi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di KPU Kabupaten Kulon

TRIAS TUTI HIDAYANTI, Dr.Wawan Mas'udi,S.I.P,M.P.A.

2019 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Tulisan ini mengelaborasi fasilitasi petugas pemungutan suara kepada pemilih disabilitas. Kelompok penyelenggara pemungutan suara merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang sifatnya ad-hoc. Namun demikian ketugasannya dalam menyelenggarakan pemilu menjadi ujung tombak keberhasilan pemilu. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan study kasus serta merujuk pada data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Secara teoritis profesionalisme penyelenggara pemilu merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan pemilu berintegritas. Penjaminan dan layanan hak pilih merupakan bentuk konkrit profesionalisme penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan petugas pemungutan suara dalam melaksanakan tugas fasilitasi pemilih disabilitas belum maksimal. Pembuatan TPS yang tidak aksesibel, layanan yang kurang ramah terhadap disabilitas, ketidaktelitian dalam administrasi disabilitas, pengabaian pemakaian form pendampingan merupakan bentuk perlakuan petugas pemungutan suara yang tidak berpihak pada pemilih disabilitas. Permasalahan ini bermula pada pelaksanaan bimbingan teknis yang diberikan kepada petugas pemungutan suara sebagai mekanisme untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu. Realitas dilapangan menunjukkan bimbingan teknis memperlihatkan permasalahan mendasar pada keterbatasan anggaran, metode yang seragam tanpa memperhatikan faktor geografi, materi terpusat pada teknis pungut hitung dan mengabaikan materi layanan pemilih, keterbatasan waktu pelaksanaan bimtek, dan pengetahuan dari peserta sebagai output bimtek. Selain melaksanakan bimbingan teknis,untuk menwujudkan pemilu yang aksesibel bagi pemilih disabilitas,KPU juga melakukan beberapa strategi yaitu pengembangan regulasi, sosialisasi pemilu akses, menerbitkan buku panduan KPPS, membuat video pemungutan suara, melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta bersinergi dengan para pemangku kepentingan dan lembaga terkait.

This paper elaborates the facilitation of poll workers for people with disabilities voters. The poll worker is election managemen body that is temporary election organizer. However, his assignment in organizing the elections became the spearhead of the election. This study uses a descriptive-qualitative research design using a case study approach and refers to primary and secondary data. In this study data was obtained through field observations, in-depth interviews and documentation. Theoretically, the professionalism of election management body is one of the pillars in elections with integrity. Guarantee and suffrage services are a concrete form of election management professionalism. The results showed that poll workers in doing his duties in facilitating disability voters was still low. Making non-accessible polling stations, services that are less friendly to disability, inaccuracy in disability administration, neglecting the use of mentoring forms is a form of treatment by poll workers who do not favor disability voters. This problem stems from the implementation of training poll workers as one way to increase their capacity. The reality shows that training have many problems with budget constraints, methods without care about geographical factors, material is concern on technical voting and counting and ignores voter service, limited time of training, and knowledge from participants as output. Beside of doing training, to realize the election for access to disabilities, KPU also organize several strategies, that is developing regulations, socialization with disabilities, publishing guidebooks, making voting videos, doing simulations of voting and counting and synergizing with stakeholders and relevant institutions.

Kata Kunci : fasilitasi pemilih, penyandang disabilitas, bimbingan teknis