TINJAUAN YURIDIS PENDELEGASIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 KEPADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA

NITA NURVITA, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Tinjauan Yuridis Pendelegasian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa INTISARI Nita Nurvita , Hendry Julian Noor Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Bab IX Kesehatan Jiwa Pasal 144 sampai dengan Pasal 151, Terdapat di dalam Pasal 151 yang mengamanatkan mengenai upaya kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada tahun 2014 lahir dalam bentuk Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Inkonsistensi kepada peraturan yang diamanatkan, karena ketika diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah artinya pembuat Undang-Undang sudah memikirkan dan mengilhami bahwa materi muatannya cukup sampai Peraturan Pemerintah. Ketika didasarkan kepada kebutuhan masyarakat dibolehkan untuk diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Melihat pada kondisi-kondisi kesehatan jiwa saat ini berkaitan dengan kesehatan jiwa tersebut, Riset Kesehatan Dasar 2007 menyebutkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional berupa depresi dan cemas pada masyarakat berumur di atas 15 tahun di Indonesia mencapai 11,6 persen. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut a) Bagaimakah tinjauan yuridis kepada pendelegasian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; b) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pendelegasian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat descriptive. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan tentang suatu hal pada saat tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atas rumusan yang telah dibentuk, penulis melakukan pendekatan normatif. Dalam penelitian yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan: pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan penelitian utama dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan dengan tehnik melakukan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif kemudian kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas terlihat bahwa pelayanan kesehatan jiwa masih jauh dari kata layak, dapat dilihat dari tidak tersedianya saran,prasarana dan tenaga dibidang kesehatan jiwa, termasuk sulitnya akses masyarakat fasilitas kesehatan jiwa karena letaknya yang hanya terdapat di ibukota Provinsi dan terdapat pula provinsi yang tidak memiliki RSKKJ serta tidak tersedianya tenaga kesehatan jiwa yang memadai dengan rasio, jumlah penduduk nasional mencapai 241 juta jiwa maka perbandingannya adalah 2,49 psikiater untuk 1 juta penduduk. Untuk itu perlu diatur lebih lanjut secara tersendiri dalam sebuah Undang-Undang berdasarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Kesehatan, Kesehatan Jiwa.

Juridical Review of Delegation of Law Number 36 Year 2009 concerning Health to Law Number 18 Year 2014 concerning Mental Health ABSTRACT Nita Nurvita , Hendry Julian Noor Law Number 36 Year 2009 concerning Health, Chapter IX Mental Health Article 144 up to Article 151, which contains Article 151 which mandates health which is regulated by Government Regulation. In 2014 was born in the form of Law Number 8 of 2014 concerning Mental Health. Inconsistency with regulations is mandated, because compilation is mandated for regulation by Government Regulation which requires lawmakers who have regulated and inspired that the material they load is sufficient up to Government Regulation. In accordance with the needs of the community, it is necessary to further regulate the law. Looking at mental health conditions currently related to mental health, the 2007 Basic Health Research mentions the mental emotional prevalence that forms depression and anxiety in the community that occurred in 15 years in Indonesia reached 11.6 percent. Based on this background, it is formulated as follows: a) How is the juridical decision regarding the delegation of Law Number 36 of 2009 concerning Health to Law Number 18 Year 2014 concerning Mental Health; b) What are the factors that influence the delegation of Law Number 36 of 2009 concerning Health to Law Number 18 Year 2014 concerning Mental Health The type of research used in this thesis is normative legal research. This research is descriptive. Descriptive research is research that aims to do something about a certain time. The approach used to get conclusions on the formulation that has been formed, the author takes a normative approach. In normative juridical approaches there are several approaches: the statue approach and the conceptual approach. The main research material in this study uses secondary data. In this study secondary data was collected using techniques for conducting library studies and documentation studies. The data obtained will be analyzed qualitatively then conclusions taken using deductive thinking Based on the results of the study, it was concluded that based on the above problems it can be seen that mental health services are far from feasible, can be seen from the unavailability of advice, infrastructure and personnel in the field of mental health, including the difficulty of community access to mental health facilities because of its location the capital of the Province and there are also provinces that do not have RSKKJ and the unavailability of adequate mental health workers with a ratio, the national population reaches 241 million people, the comparison is 2.49 psychiatrists for 1 million residents. For this reason, it needs to be further regulated separately in an Act based on meeting community needs. Keywords: Juridical Law, Health, Mental Health.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kesehatan, Kesehatan Jiwa.