Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi

MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi ketentuan pidana dalam pembangunan rumah susun komersial yang tidak memenuhi kewajiban pembangunan rumah susun umum ditinjau dari parameter kriminalisasi, serta mengkaji dan merumuskan ketentuan pidana terhadap pembangunan rumah susun komersial yang tidak memenuhi kewajiban pembangunan rumah susun umum di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa hasil karya para ahli hukum dalam bentuk buku atau jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Penelitian ini juga di tunjang dengan hasil wawancara terhadap narasumber yakni akademisi dan praktisi. analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, berdasarkan parameter kriminalisasi terkait eksistensi ketentuan pidana dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun telah memenuhi parameter dalam teori kriminalisasi pada umumnya namun tidak secara keseluruhan pemenuhannya telah sempurna. Kedua, ketentuan pidana bagi pelaku pembangunan rumah susun komersial yang tidak memenuhi kewajiban pembangunan rumah susun umum di masa mendatang yaitu: Pertama, kelemahan dalam ketentuan pidana yang berlaku, yaitu: a. dalam merumuskan kualifikasi tindak pidana, b. dalam merumuskan subyek dan pertanggungjawaban pidana, c. dalam merumuskan sanksi pidana. Kedua, prospek ketentuan pidana dimasa mendatang menyesuaikan model batas ancaman pidana dengan model batas minimal khusus-maksimal khusus dan model ancaman alternatif-kumulatif untuk dua jenis ancaman pidana. Ketiga, strategi pelaksanaan pembangunan rumah susun umum di masa mendatang dengan : menentukan skema pembangunan rumah susun umum yang dilakukan secara mandiri, gabungan pelaku pembangunan, dan BUMD. pembentukan badan pelaksana, pemberian insentif kepada pelaku pembangunan dan MBR, dan pembentukan peraturan pelaksananya secara menyeluruh.

This research aims to describe and analyze the exsistence of criminal provisions in the consturction of commercial flats that do not fulfill the obligation of building flats for low income communities in terms of parameters of criminalization, also to review and formulate criminal provisions for the construction of commercial flats that do not fulfill the obligation to develop 20% of public flats from the total floor of commercial flats that are built for low income communities in the future. The research metod used is nomative legal research by examining secondary data derived from primary legal materials in the form of legislation; secondary legal materials in the form of works of jurists in the form of books and jurnals; and tertiary legal materials in the form of law dictionaries and Indonesian dictionary. This research is also supported by interview result from interviewees who qualitatively and the result are presented descriptively. The result show that: first, based on the criminalization parameters related to the exsistence of criminal provisions in article 16 paragraph (2) of law number 20 of 2011 have met the criminalization theory in general, even though it is difficult to enforce because of the difficult requirements thats must be met. Second, criminal provisions for the commercial towers that do not fulfill the obligation to develop 20% of public flat for future are: first, the weakness of criminal provision are : a) formulating qualifications for criminal act, b) formulating the subject of the criminal act and criminal liability, c) formulating criminal sanction. Second, prospect of criminal provisions for the future have to be adjusted to by the model of special type of the criminal sanctions rather than to be the model of the alternative criminal limits. Third, the strategy for implementing public flat construction is determining the scheme of the construction of public flats by implementation of development independently by the development actors, collaborating development actors and regionally owned enterprises, giving incentives to the actors of flat construction and low income communities. and establishing comprehensive regulations.

Kata Kunci : Pembangunan Rumah Susun Komersial, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Kriminalisasi/Construction Of Commercial Flats, Low Income Communities, Criminalization.